Beranda Ciamis Pasutri Berkonflik Datanglah ke BP4
Jangan Anggap KUA Hanya Tempat Menikahkan Saja

Pasutri Berkonflik Datanglah ke BP4

73
BERBAGI

BAREGBEG – Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis meminta para pasangan suami istri (pasutri) yang memiliki masalah keluarga diminta mendatangi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA.

“Kami menyarankan ketika pasutri ada masalah dalam rumah tangganya atau ada konflik segera datangi BP4 untuk melakukan konsultasi. Koordinasikan dulu jangan langsung bikin laporan dulu,” ujar Kepala KUA Kecamatan Baregbeg H Jamaludin kepada Radar Kamis (9/8).

Siapa presiden pilihan mu nanti di 2019 ?

Jamaludin mengatakan jika terjadi masalah dalam rumah tangga termasuk kekerasan maupun masalah yang menyangkut tentang rumah tangga paling tidak bisa difasilitasi BP4, maka Jamaludin selalu berkoordinasi dan meminta tolong kepada para kepala desa untuk mengarahkannya ke BP4.

“Apapun persoalannya yang menyangkut rumah tangga, paling tidak kami bisa memfasilitasi. Apa yang menyebabkan permasalahan tersebut, dan nanti bisa dicarikan jalan keluarnya,” ungkapnya.

Jamaludin menuturkan kebanyakan warga melihat KUA itu hanya sebatas nikah. Padahal di dalamnya terdapat BP4. Tempat untuk penyelesaian sengketa rumah tangga sebelum finis di pengadilan.

“Ketika di BP4 mau sampai 10 kali misalnya minta difasilitasi bagaimana terkait rumah tangganya itu setidaknya bisa diselamatkan. Berbeda ketika sudah melakukan laporan ke pengadilan,” ujarnya.

Kebanyakan, kata Jamaludin, warga tahunya KUA hanya untuk menjadi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan saja. Padalah BP4 berperan aktif, baik sebelum atau setelah menikah.

“Bimbingan perkawinan itu tidak hanya bagi calon pengantin saja, melainkan juga bagi yang sudah menikah,” kata dia.

Terangnya, KUA tidak hanya menikahkan, melainkan memiliki kewenangan dan kewajiban memberikan bekal secara keilmuan. Makanya, ada kegiatan bimbingan perkawinan langsung dengan lintas sektoral.

“Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melakukan pengecekan kesehatan bagi perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan,” tuturnya.

Lanjut dia, kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi begitu saja jika tidak ada persoalan. Maka dari itu ketika akan terjadi masalah yang cukup besar bisa langsung mencari jalan keluar dengan datang ke BP4.

“Kami kan inginnya menyelamatkan keutuhan rumah tangga. Maka dari itu ketika ada masalah yang sekiranya tidak bisa diselesaikan oleh pasutri bisa konsultasi ke BP4,” ujarnya.

Namun Jamaludin menyayangkan, apabila ada masalah yang menyangkut rumah tangga rata-rata ada yang lebih memilih diam dibanding harus membuka aib sendiri.

“Padahal yang datang ke sini kita punya kode etik. Kita tidak akan bicarakan ke orang lain. Datang ke sini kami fasilitasi untuk mencari solusi dan jalan keluar,” ujarnya.

Penganiayaan yang dilakukan Ar (27) kepada istrinya EL (24) hingga diproses hukum menambah panjang daftar kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pengadilan Agama (PA) Ciamis Kelas 1A mencatat kasus perceraian akibat KDRT dari Januari hingga Juli 2018 sudah mencapai 14 kasus. Angka ini meningkat tajam dari 2017 yang hanya satu kasus.

Humas Pengadilan Agama (PA) Ciamis Kelas 1A Drs Ahmad Sanusi SH MH menerangkan ke­naikan angka perceraian akibat KDRT itu sangat drastis.

Dari 14 ka­sus itu, gugatan yang paling ba­nyak dilayangkan oleh pihak istri. Biasanya perceraian kasus KDRT ini dibuktikan dengan hasil visum.

Kenaikan drastis perceraian KDRT itu, terang dia, benar-be­nar memprihatinkan. Padahal, pihak­nya sudah berupaya mencegah agar perceraian itu tidak terjadi.

Baik itu cerai gugat, maupun talak. Setiap hakim pun selalu menawarkan jalan damai dalam persidangan.

“Hakim wajib menanyakan alasan si penggugat. Tujuannya diarahkan ke jalan damai,” terangnya kepada Radar, Rabu (8/8).

Dari beberapa kasus yang ditangani oleh PA, terang dia, kebanyakan penyebab KDRT itu karena faktor orang ketiga dalam keluarga. Suami-istri sering cek-cok karena saling curiga.

Selain itu, kondisi ekonomi, miskomunikasi dan pola asuh juga menjadi pengaruh.

“Kemungkinan masih banyak yang menyembunyikan kasus KDRT yang dialaminya. Namun dikarenakan karakter masyarakat kita lebih banyak enggan mengungkap aibnya sendiri, sehingga mereka lebih tidak melaporkan kasus yang dialaminya,” ungkap Ahmad.

Dia menyarankan bila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sebaiknya diselesaikan dengan komunikasi yang saling menghormati.

Jika jalan dialog sulit terjalin, suami-istri bisa meminta bantuan pihak ketiga untuk menengahi. Pihak ketiga ini bisa didatangkan dari konsultan ahli pernikahan.

“Lebih utama adalah menjunjung tinggi nilai luhur dalam membangun rumah tangga adalah memegang prinsip agama. Selain itu tak kalah penting adalah komunikasi dan menjalankan hak maupun kewajibannya,” tandasnya. (obi)

loading...