PC IMM Kabupaten Tasik Tolak RUU Omnibus Law

77
0
UNJUK RASA. Pengurus Cabang (PC) IMM Kabupaten Tasikmalaya sampaikan aspirasinya di depan Gedung DPRD terkait penolakan RUU Omnibus Law, Selasa (29/9). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA

SINGAPARNA – Pengurus Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi di depan Gedung DPRD untuk menyampaikan penolakan RUU Omnibus Law, Selasa (29/9).

Mereka menyampaikan aspirasinya kaitan disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang kurang keberpihakannya terhadap kaum petani.

Baca juga : Pasien Corona di Kota Tasik Melonjak, Anggaran Tekor, Warga Diminta Waspada

Termasuk mengkritisi represi dari aparat atas kurangnya ketegasan dalam penanganan wabah Covid-19 yang menjadi permasalahan saat ini.

Ketua PC IMM Kabupaten Tasikmalaya Rony Mardyana menjelaskan, aspirasi yang disampaikan kepada DPRD mengenai kurang berpihaknya RUU Omnibus Law terhadap kaum petani.

Menurut dia, peringatan hari tani nasional sudah seharusnya menjadi momentum refleksi untuk evaluasi dan proyeksi bagi kemajuan pertanian Indonesia termasuk di Kabupaten Tasik.

Karena, kata dia, pelaksanaan negara harus sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang tercantum dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia atau teks konstitusi yang seharusnya dilaksanakan secara konsekuen.

“Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa melawan penjajahan harus menjadi nilai teladan dalam melawan segala bentuk ketidakadilan,” ungkap Rony kepada Radar, Selasa (29/9).

Maka dari itu, ungkap dia, instrumen negara sudah seharusnya menjadi jembatan dalam mewujudkan kemerdekaan dan segala bentuk cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam amanat konstitusi.

“Kita cermati keadaan bangsa saat ini ketika disusunnya RUU Omnibus Law, kurangnya keberpihakan terhadap kaum petani, represi dari aparat serta kurangnya ketegasan dalam penanganan wabah Covid-19 merupakan sederet permasalahan yang saat ini melanda,” jelas dia.

Dengan melihat kondisi seperti ini, kata dia, demi kemaslahatan bangsa dan negara, PC IMM Kabupaten Tasikmalaya sebagai organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan dan kemasyarakatan mengutuk segala bentuk tindakan dehumanisasi, diskriminasi, ketidakadilan dan represifitas terhadap sesama elemen bangsa.

Selanjutnya, meminta kepada pemerintah agar menjalankan UU Reforma Agraria dengan totalitas dan konsekuen, menolak pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan meminta elite politik di tingkat lokal maupun nasional melakukan hal sama, menolak.

Kemudian meminta kepada elite politik baik dari pihak eksekutif maupun legislatif agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok. Serta meminta penanganan Covid-19 secara tegas dan adanya keterbukaan transparansi anggaran.

Sekretaris Umum PC IMM Kabupaten Tasikmalaya Eri Susanto menambahkan, walaupun dalam penyampaian aspirasi ini tidak ada anggota dewan tetapi yang penting tersampaikan kepada salah satu lembaga pemerintahan DPRD ini.

Baca juga : Pemilihan Bupati Tasikmalaya Rawan Politik Uang, Ini Sebabnya..

Pada intinya, ungkap dia, PC IMM meminta hentikan kriminalisasi dan represi terhadap petani, mahasiswa dan elemen civil society lainnya serta pemerintah harus memastikan bahwa kemerdekaan terbebas dari segala bentuk penjajahan.

“Termasuk ketidakadilan dan segala bentuk tindakan diskriminasi serta menjamin hak kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam konstitusi,” tegasnya. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.