PD Pasar Resik Di Kota Tasik Sudah Sulit Sejak Lahir

51
NORMAL. Kondisi Pasar Induk Cikurubuk berjalan normal walaupun PD Pasar Resik akan dibubarkan Pemkot Tasikmalaya, Rabu (28/11).

CIHIDEUNG – Wali Kota Tasikmalaya periode 2007-2012 H Syarif Hidayat angkat bicara terkait rencana pembubaran PD Pasar Resik. Sejak awal pendiriannya, BUMD bentukan Pemkot Tasikmalaya itu sudah mengalami kesulitan.

“Memang sejak dulu diakui kesulitan. Dirasakan itu retribusi sulit untuk dinaikkan, padahal untuk menjalankan pelayanan di sana perlu tenaga dan operasional,” ujarnya kepada Radar, Kamis (29/11).

Kehadiran PD Pasar Resik di Tahun 2011, kata dia, terbilang belum matang. Kemudian, saking euforianya, badan umum milik daerah (BUMD) tersebut merekrut pegawai terlalu banyak. Meski kemudian dilakukan perampingan personel lantaran tidak seimbang antara biaya operasional dengan pendapatan.

“Saat itu memang kurang mature (matang, Red). Padahal belum dikaji berapa Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang terpungut dari perusahaan itu, tetapi pegawai terlalu banyak,” jelasnya.

Ia menceritakan kesulitan manajemen PD Pasar Resik untuk menaikan retribusi kepada pedagang. Padahal itu untuk meningkatkan pelayanan terhadap pedagang juga. Dia menilai menaikkan retribusi di pasar lebih sulit ketimbang menaikkan retribusi parkir.

“Di pasar memang sulit. Karena macam-macam mindset-nya. Kemudian tidak semua warga kota. Ada dari Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya dan lain-lain,” terang Syarif.

Pria yang juga Ketua PD Muhammadiyah Kota Tasikmalaya itu menjelaskan inisiatif pendirian berasal dari DPRD Kota Tasikmalaya. Karena, saat itu daerah lain lebih dulu mendirikan perusahaan khusus bidang pengelolaan pasar dan sukses.

Lantaran sudah menjadi kesepakatan –antara DPRD dan Pemkot— tentunya, kata Syarif, regulasi (peraturan daerah) yang mengatur pendirian BUMD itu harus dijalankan.

Mengingat, salah satu alasan pendirian PD Pasar Resik selain untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan pasar tradisional, juga diharapkan bisa berkontribusi terhadap PAD.
“Karena sudah kesepakatan ya harus dijalankan. Saya pribadi sebetulnya lebih fokus untuk membuka pasar-pasar baru, minimal ada embrio PKL-PKL di wilayah yang jauh dari pasar. Misal di perbatasan Tamansari, untuk memudahkan masyarakat berbelanja kebutuhan,” jelasnya.

Adapun Pemkot saat ini berencana membubarkan perusahaan tersebut? Syarif menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkot. Tentu, kebijakan diambil atas dasar kajian serta pertimbangan berbagai aspek. Terutama apabila sudah dianggap memberatkan bagi Pemkot.

“Mungkin berdasarkan kajian yang valid, objektif serta transparan. Cost dan benefit-nya tentu sudah diperhitungkan. Alih-alih menggenjot PAD malah biaya operasional tidak tertutup retribusi, maka silakan saja, kita tidak melarang atau menyuruh,” ungkap dia.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Nurul Awalin mengatakan memang awal pendirian PD Pasar Resik karena melihat dari kesuksesan beberapa daerah lain dalam pengelolaan pasar. Tentunya berimbas positif pula terhadap PAD.

“Saat itu kita lihat di Bogor, PD Pasar Jaya Jakarta dan kota lain. Bagus, profit besar karena pengelolaan juga bagus,” tutur Ketua DPRD Kota Tasikmalaya periode 2004-2009 itu.

Politisi Partai Golkar ini menilai PD Pasar Resik sejatinya bisa berjalan baik jika pengelolaannya profesional. Termasuk, perekrutan pegawainya PD Pasar Resik yang seharusnya berasal dari kalangan profesional.

Sejak berdiri hingga akan dibubarkan, PD Pasar Resik sudah beberapa kali bongkar pasang manajemen, tetap tidak ada perubahan. “Karena memang bukan orang profesional yang mengurusnya,” ujarnya.

“Sehingga yang seharusnya menghasilkan, malah menghabiskan uang,” tegasnya.
Dia mencontohkan, jajaran direksi seharusnya diisi ahli bidang ekonomi atau minimalnya pernah mengelola lembaga serupa. Yang tak kalah penting, PD Pasar Resik harus dikelola dengan terbuka. Dengan begitu, perusahaan tersebut akan sehat.

“Bukan berarti Pemerintah hanya mengutamakan profit, sebab nantinya berimbas terhadap pelayanan juga,” jelasnya.

Sebagai salah seorang yang terlibat dalam perumusan pendirian PD Pasar Resik, secara pribadi Nurul mengaku kecewa lantaran BUMD tersebut tidak dikelola secara profesional.

Mengingat referensi yang dirujuk dalam merancang perusahaan daerah itu, hingga kini terus melaju. Kemudian, selama ini terkesan tidak diobati dan hanya diberi kucuran dana.
“Harusnya setahun atau dua tahun ke belakang, ketika diindikasikan sakit, itu didiagnosa.

Selama ini Pemkot juga hanya terus menyuntik dana, padahal sakitnya kanker atau apa, tidak diketahui. Malah diberi uang saja, persoalannya tidak diobati,” beber dia.

Pada akhirnya, terkesan asal berjalan saja. Kemudian ketika mencapai titik lelah untuk menyuapi perusahaan pelat merah tersebut, Pemkot memutuskan bubar. Hanya, dia menitipkan ke depannya, pelayanan dan pengelolaan pasar di Kota Tasikmalaya bisa lebih baik. Tujuan utama mengelola pasar dalam memberi kenyamanan dan keamanan masyarakat di dalamnya tercapai.

H Nurul Awalin

“Setelah hasil telaahan dan kajian dari berbagai aspek pertimbangan sudah diputuskan, ya silakan. Pemkot tentunya di samping mempertimbangkan profit, pertimbangannya juga pelayanan. Kalau keduanya tidak baik ya memang buat apa (diteruskan, Red),” ujar Nurul. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.