Pengisian Wakil Bupati Dipengaruhi Politik Nasional

PDIP: Realistis Setelah Pemilu

34
0
Loading...

SINGAPARNA – Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya, Hj Titin Sugiartini menilai pengisian jabatan wakil bupati kemungkinan dilakukan setelah Pemilu 2019. Karena, saat ini fokus tertuju kepada Pileg dan Pilpres 2019.

“Yang paling realistis pengisian jabatan wakil bupati, kalau tidak sekarang bisa nanti setelah Pemilu 2019. Saat ini, semua partai atau caleg sibuk dan fokus terhadap pemilu,” katanya, saat dihubungi Radar, Rabu (27/3).

Kata Titin, tidak hanya PDI Perjuangan yang fokus pada Pemilu 2019. Namun, partai lain pun termasuk PAN dan PKS pasti fokus dulu ke hajat demokrasi lima tahunan ini. Karena, semua partai pasti ingin maksimal dalam menghadapi pesta demokrasi dengan hasil terbaik.

Selain itu, Titin enggan memberikan penjelasan kenapa PDIP belum mengambil keputusan soal wabup. “Itu urusan tim lah kebijakannya, karena saya tidak masuk dalam tim tersebut. Setahu saya belum ada keputusan dari PDIP soal pengisian wabup,” jelasnya.

Terpisah, pengamat politik, sosial dan pemerintahan Tasikmalaya, Asep M Tamam mengatakan yang menjadi salah satu penyebab belum adanya pengisian wabup, partai pengusung masih sibuk menghadapi Pemilu 2019. Termasuk belum adanya kesepakatan bersama bupati.

Maka dari itu, kata Asep, soal pengisian jabatan wakil bupati akan ada kejelasan setelah pemilu. “Kemungkinan diisi atau tidaknya jabatan wakil bupati ini menunggu selesai Pemilu 2019. Menurut saya akan ada langkah atau sikap yang diambil oleh PDIP setelah pemilu,” katanya.

Selain itu, kata Asep, kebijakan politik nasional atau pemilihan presiden berpengaruh dalam pengisian wakil bupati. Mengingat, sampai saat ini PDIP selalu beralasan menunggu arahan dan rekomendasi dari pengurus pusat. Sebagaimana diketahui, PAN dan PKS yang mempunyai hak mengusulkan cawabup, saat ini berkoalisi dalam pilpres bersama Gerinda untuk mendukung Prabowo-Sandi. Sedangkan PDIP, mengusung Jokowi-Ma’ruf.

loading...

“Menurut saya ada dampaknya peta politik nasional ke pengurus di daerah. Termasuk berdampak terhadap kebijakan PDIP yang sampai saat masih belum bersikap soal wabup,” paparnya.(dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.