Pemkot Diminta Pertimbangkan Dana Revitalisasi Pasar Pancasila

Pedagang Siapkan Rp 12 M

5

INDIHIANG – Dewan mendorong Pemkot segera merumuskan usulan anggaran untuk merevitalisasi Pasar Pancasila. Mengingat kondisi pasar tradisional di pusat kota itu kian menua dan rapuh.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam menjelaskan perlunya keseriusan dalam membangun kembali pasar itu. Selain menjamin keselamatan pengunjung dan warga pasar, supaya Pemkot tidak disalahkan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Pemkot nanti jadi bulan-bulanan karena telah lalai membiar­kan bangunan berpuluh tahun tidak diperbaiki. Selaku user, (Pemkot) bisa disebut pembiaran,” ungkapnya saat menghubungi Radar, Selasa (18/9).

Saat ini, kata Dede, warga Pasar Pancasila siap urunan untuk pembangunan pasar menjadi lebih baik. Harusnya, Pemkot dapat merespons dengan serius adanya kesadaran warga pasar yang menginginkan tempat usahanya menjadi lebih representatif.

“Kalau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu lebih baik dan diharapkan semua pihak, tetapi kalau nanti dianggarkannya dengan jumlah tidak memungkinkan, khawatir jadi penolakan kembali. Sementara mereka sudah siap untuk iuran bila itu diperlukan,” bebernya.

Politisi PKS ini menjelaskan, secara aturan, PD Pasar Resik dapat melakukan kerja sama dengan perorangan ataupun lembaga berbadan hukum. Sehingga apabila warga pasar melalui Himpunan Pedagang Pasar Pancasila (Hippala) siap merogoh kocek, sebetulnya bisa menjadi peluang dalam merevitalisasi.

“DPRD setiap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kerap merekomendasikan, Pasar Pancasila menjadi pasar tradisional bernuansa modern. Maka kalau dari APBD atau dana bantuan pusat tidak memungkinkan, kenapa tidak bekerja sama dengan pedagang,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Jeni Jayusman mengatakan Pemkot maupun PD Pasar Resik seyogianya tidak memperumit rencana pembangunan pasar tradisional bernuansa modern itu. Mengingat dari sisi aturan terbilang memungkinkan, apabila pasar dibangun dari dana di luar anggaran negara.

“Kemarin saat rapat ada beberapa opsi disampaikan. Dari APBD itu katanya sudah muncul usulan senilai Rp 8 miliar di tahun 2019. Tapi kenyataannya tidak akan cukup seperti tugas pembantuan dari pusat seperti kemarin,” ungkap Jeni.

Kemudian, kata dia, opsi lainnya dari salah satu PT yang disebut dapat memberikan bantuan dengan nilai lebih besar. Namun, sangat disayangkan apabila harus berakhir dengan utang-piutang.

“Sementara pedagang sudah menyanggupi. Sudah terestimasi bisa terkumpul Rp 12 miliar. Lebih baik gunakan saja yang sudah ada,” kata politisi PAN itu. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.