Rotasi, Mutasi dan Promosi Hambat Implementasi di Lapangan

Pejabat Baru Tak Peduli Wirausaha Baru

108
AUDIENSI. Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya menerima audiensi dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Jumat (10/8).

INDIHIANG – Implementasi program Wirausaha Baru (Wub) harus dievaluasi. Rotasi, mutasi dan promosi pejabat di instansi-instansi yang mengelola Wub menjadi penghambat pelaksanaan program janji politik Budi-Yusuf itu.

Hal tersebut terungkap dalam audiensi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (10/8). “Perlu ada perbaikan. Berkaitan mekanisme, perekrutan dan lain sebagainya. Sebab, fakta di lapangan ternyata masih terdapat banyak kelemahan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Ichwan Saffa, Jumat (10/8).

Menurutnya, tata cara pelaksanaan dan segala hal berkaitan Wub sudah diatur perwalkot. Sehingga implementasi di lapangan yang belum sesuai dengan aturan itu harus diperbaiki. “Maka semua dinas yang mendapatkan amanat menjalankan program ini harus berpegangan ke perwalkot. Itu sudah jelas,” tegasnya.

Ichwan merinci plot pengelolaan program Wub yakni Dinas KUMKM-Perindag 400 orang, Dinas Pertanian dan Perikanan 300 orang, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Disporabudpar masing-masing 100 orang.

“Kami tadi mendengar dari Kadin, ketika pejabat di suatu dinas mengalami pergantian kepala bidang, seolah tidak care tentang Wub. Harusnya semua komponen di suatu instansi tahu dan paham program Wub. Ini kan bukan hanya untuk 2018 saja tetapi lima tahun ke depan,” papar politisi PBB itu.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Wahidin meminta dinas jangan semau sendiri dalam mengimplementasikan Wub. Apalagi, targetnya setahun mencetak 1.000 Wub. “Jangan semau sendiri seolah itu anggaran sendiri. Kan sudah ada petunjuknya di perwalkot,” pintanya.

Politisi PAN itu mewajarkan apabila tahun pertama perlu penyesuaian dan banyak kekurangan dalam menjalankan Wub. Namun, harus menjadi catatan supaya program ini bisa berjalan sesuai tujuan awal. “Oke wajar ini pertama kali dimulai.

Tetapi harus diingat, bahwa ada regulasi yang mengaturnya. Ini untuk lima tahun ke depan,” jelas Wahidin.

Sementara itu, Ketua Kadin Kota Tasikmalaya Deni Yunizar mengakui bahwa program pencetakan Wub adalah upaya baik dalam mengurangi angka pengangguran dan menambah tenaga kerja.

Hanya saja pergeseran pejabat membuat beberapa pengganti kurang memahami program tersebut di suatu instansi. “Kemudian setelah diisi pejabat baru, itu kurang koordinasi dan komunikasi dengan kami,” ungkapnya.

Untuk itu, kata dia, ke depan persiapan dalam menjalankan pencetakan Wub harus lebih matang. Mengantisipasi hal-hal teknis yang sekiranya membuat program tersebut terkendala. “Acuannya itu perwalkot. Mau ke mana arahnya, maka harus ditingkatkan pemahaman para pejabat yang membidangi program WUB,” tandasnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.