Pejabat Jangan Main-Main, Onderdil Harley Davidson dan Sepeda Brompton Bisa Disita Negara

102
0

JAKARTA – Penyelundupan onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton melalui pesawat baru jenis Airbus A330-900 seri Neo milik Garuda Indonesia, menarik perhatian publik. Terlebih, kasus itu melibatkan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara. Presiden Joko Widodo kecewa ada pejabat BUMN yang melakukan tindakan seperti itu.

Kepala Negara setuju dengan keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang langsung memberhentikan Air Akshara dari jabatannya. “Sudah diputuskan oleh Menteri BUMN. Itu sudah tegas sekali. Saya kira pesannya jelas dan tegas. Jangan ada pejabat yang mengulangi seperti itu lagi,” tegas Jokowi usai meresmikan Tol JORR 2 Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Tangerang Selatan, Jumat (6/12).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengapresiasi sikap tegas Erick Thohir. Jokowi meminta tidak ada lagi pejabat yang main-main dan melakukan penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran hukum. “Ini pesan untuk semuanya, jangan main main,” imbuh Jokowi.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan masih menunggu keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait penyelidikan terhadap sepeda motor Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton yang diselundupkan melalui pesawat baru Garuda Indonesia Airbus A330-900 Neo.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menjelaskan pihaknya bisa melelang barang sitaan tersebut jika sudah ada keputusan dari DJBC.

Lelang juga bisa dilakukan jika onderdil motor seharga ratusan juta rupiah tersebut dan sepeda Brompton dinyatakan sah secara hukum bisa diperjualbelikan di Indonesia. “Itu sitaan Bea Cukai. Akan ada ketetapan dari Bea Cukai seperti apa. Kalau disita, dirampas, berarti ditetapkan menjadi milik negara,” jelas Isa.

Menurutnya, Ditjen Bea Cukai sedang memproses secara formal barang selundupan tersebut. “Tentu ada proses formal kepabeanan sampai dinyatakan barang tersebut disita, dirampas dan sebagainya oleh negara,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani. Dia menjelaskan pemrosesan barang sitaan dari skandal penyelundupan tersebut kini masih berada di DJBC. DJKN siap mengeksekusi lelang kendaraan selundupan tersebut jika status sudah ditetapkan DJBC. “Ini benar-benar baru kasusnya. Nanti jika DJBC memutuskan sesuai dengan ketentuan, jika mau dilelang, maka DJKN akan melelangnya. Tapi kami masih menunggu keputusan di DJBC,” terang Tri Wahyuningsih.

Seperti diketahui, Kemenkeu dan Kementerian BUMN mengungkap kasus penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan dua sepeda Brompton yang melibatkan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara. Pada Kamis (5/12), Menteri BUMN Erick Thohir telah memberhentikan Ari Askhara dari jabatan Dirut Garuda Indonesia. Erick memastikan pihaknya akan terus mengusut dugaan oknum lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dia menjelaskan telah menerima informasi dari komite audit dan komisaris terkait pelanggaran prosedur yang dilakukan saat pengiriman pesawat baru A330-900 Neo. Motor tersebut diketahui tahun 70-an dan pembelian pada April 2019. Uangnya ditransfer ke Finance Manager di Amsterdam, Belanda.

Sementara Menkeu Sri Mulyani, menyatakan barang selundupan Harley Davidson tahun 1972 tersebut berharga Rp 800 juta. Adapun untuk sepeda Brompton diperkirakan seharga Rp 50 juta hingga Rp 60 juta per unit. Dengan demikian, lanjut Sri Mulyani, potensi kerugian negara akibat penyelundupan itu sebesar Rp 532 juta hingga Rp1,5 miliar.

BELUM TURUN TANGAN

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan polisi belum menangani kasus penyelundupan sejumlah barang mewah yang melibatkan Dirut PT Garuda Indonesia , I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Ashkara. “Kasus ini masih ditangani bea cukai dari unit penindakan. Polisi masih menunggu. Namun, kami akan lakukan koordinasi,” kata Yusri.

Upaya koordinasi yang dilakukan polisi berkaitan dengan peraturan Kementerian Perdagangan soal penyelundupan barang ilegal. Saat ditanya terkait adanya kemungkinan kasus itu masuk dalam ranah pidana, Yusri menyatakan masih mendalami aturan perihal perkara tersebut. (rh/fin)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.