Siapa Calon bupati Tasikmalaya pilihan anda?
18%

82%

Pejabat Makin Malas Lapor Kekayaan

21
0
INGATKAN. Pahala Nainggolan, Kunto Ariyawan, dan Febri Diansyah memaparkan data kepatuhan LHKPN di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/1).

JAKARTA – Angka pelaporan La­poran Harta Kekayaan Penye­leng­gara Negara (LHKPN) se­pan­jang 2018 cukup memprihatinkan.

Sepanjang 2018, hanya 64,05 persen dari total 303.032 penyelen­g­gara negara yang melaporkan harta kekayaan negara. Ini terungkap dalam rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/1).

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Na­ing­golan merinci para wajib lapor LHKPN terbagi ke dalam empat bi­dang.

Diantaranya eksekutif sebanyak 483 instansi, legislatif 642 instansi kemudian yudikatif (dua instansi), serta 175 instansi di BUMN dan BUMD.

Dalam laporan tersebut, legislatif menjadi bidang yang paling rendah angka pelaporan. Yakni 39,42 persen dari 15.847 wajib lapor. Disusul yudikatif 48,05 persen dari 22.518 wajib lapor, eksekutif 66,31 persen dari 237.084 wajib lapor, serta BUMN dan BUMD 85,01 persen dari 25.213 wajib lapor.

“Kepatuhan ini kalau kita detailkan gitu seperti biasa yang paling tidak patuh legislatif. Lantas yang eksekutif memang secara umum kepatuhannya selalu ada. Yudikatif cuma dua (instansi). Paling patuh BUMN dan BUMD,” bebernya.

Pahala mengatakan angka tersebut turun 14 poin dari data kepatuhan laporan LHKPN 2017 yang menyentuh 78 persen. Ironisnya, pada masa itu, laporan LHKPN masih dibuat secara manual. “Jadi kita pikir katanya dulu susah, begitu sudah dimudahkan, malah kepatuhannya rendah,” terangnya.

Sebelumnya, sambung Pahala, KPK telah memberikan solusi kepada wajib lapor yang kesulitan melaporkan LHKPN melalui e-LHKPN. Seperti menerjunkan tim ke lapangan membantu teknis pelaporan. “Jadi kami lihat ini masalah komitmen saja sama kemauan dari wajib lapor untuk menyampaikan LHKPN,” ucapnya.

Plt Direktur LHKPN KPK Kunto Ariyawan telah berupaya memaksimalkan kepatuhan pelaporan LHKPN. Salah satunya dengan memberikan penghargaan. Tujuannya, mendorong instansi-instansi pemerintah meningkatkan pelaporan LHKPN.

“Kemarin yang mendapatkan (penghargaan, Red) misalnya di tingkat pusat ada OJK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM. BUMN misalnya Telkom. Kalau di daerah DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Misalnya seperti itu,” terangnya. (gie/fin/tgr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.