Pejabat Pemkot Tasik tak Kompak, SOTK Mandek Timbulkan Kecurigaan

71
0
Ahmad Junaedi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tasikmalaya
Loading...

INDIHIANG – Lambatnya pengukuhan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemkot Tasikmalaya, berimbas terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih galau akan jabatannya.

Hal itu menjadi catatan serius di awal tahun terutama masa kepemimpinan Plt Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf.

Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi Sakan mengungkapkan Plt wali kota diharapkan bisa menganalisis kendala-kendala yang dialami Pemkot di awal tahun. Melihat, ketika ada aturan baru di pusat, tentu tidak cuma berimbas terhadap Kota Resik saja.

“Apa betul seperti itu (aturan Mendagri, Red), atau memang kita-nya juga lambat dalam mengusulkan. Kita harap hal seperti ini dievaluasi, sebab kemarin nyaris ASN sendiri juga gajian pertengahan bulan,” tuturnya kepada Radar, Jumat (15/1).

Baca juga : Jadwal Shalat Wilayah Kota Tasik, Sabtu 16 Januari 2021

loading...

Menurutnya jangan sampai lambatnya pengurusan administrasi dalam menempuh proses pengukuhan SOTK baru, disebabkan kurang antisipasinya jajaran Pemkot sendiri.

Ketika ada mekanisme yang tidak bisa diprediksi rentan waktu antara pengusulan dan rekomendasi terbit.

“Atau ada indikasi lain? Kami harap tidak seperti itu, mohon semua ASN kembali bekerja dan jangan karena alasan work from home (WFH) mengurangi keseriusan apalagi konsentrasi dalam bertugas,” kata Jun memaparkan.

Diharapkan, kata dia, ASN tidak berleha-leha dengan alasan pandemi Covid-19 sehingga pelayanan mangkrak.

Terutama, hal-hal administratif dan prinsipil yang sejatinya dapat menjadi kendala serius dalam laju kepemerintahan dan pelayanan publik. “Kita dengar beberapa layanan di sejumlah instansi juga alami kemandekan,” keluh pria yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya itu.

Dia menyayangkan ketika pimpinan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tengah menjalani perawatan (positif Covid-19, Red), di sisi lain pengukuhan terjadi keterlambatan. Ia tidak berharap, sistem pemerintahan terkendala karena adanya hal semacam itu.

“Kalau pengukuhan tak kunjung direalisasikan, mau bagaimana. Satu bulan berarti sejumlah posisi di Plt-kan. Kita khawatir, kalau terlalu lama akan terjadi persoalan lebih luas,” ujarnya.

“Kalau memang itu saklek harus di paraf langsung rekomendasinya oleh Mendagri, apakah tidak ada klausul alternatif solusi. Toh pada akhirnya gaji juga bisa dicairkan kan, kemudian kemarin juga kebijakan lebih besar seperti mengesahkan APBD tahun ini, tetap bisa dilakukan meski posisi eksekutif dikepalai Plt wali kota,” sambungnya membeberkan.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Dayat Mustopa menegaskan belakangan berhembus isu tidak sedap, dampak lambatnya gaji ASN dan SOTK baru yang belum juga dikukuhkan.

“Nah kalau itu karena sistem, tolong dijelaskan dengan klir terhadap masyarakat. Supaya tidak ada asumsi lain-lain,” tuturnya, saat rapat kerja dengan BKPSDM dan Setda Kota Tasikmalaya, Kamis (14/1) di ruang rapat paripurna.

Menurutnya, keterlambatan gaji dan pengukuhan pegawai, berimbas terhadap pucuk pimpinan eksekutif, yang dalam hal ini Plt wali kota. Dia meminta supaya para ASN mengawal serius instruksi dan kebijakan yang digulirkan Plt wali kota, supaya program kegiatan dan pelayanan bisa berjalan seperti sediakala.

“SOTK kan katanya ada mekanisme baru, kalau itu diantisipasi dan tetap begitu kita memaklumi. Tetapi, kalau dari kitanya yang tidak proaktif, dan terjadi keterlambatan, efeknya terhadap pimpinan eksekutif. Mohon ini diperhatikan dengan serius,” kata politisi Golkar tersebut.

Sebelumnya, Asisten Administrasi Umum Kota Tasikmalaya H Asep Goparulloh mengatakan lambatnya pengukuhan SOTK baru, sejatinya tidak terlalu terdampak terhadap kelangsungan pelayanan dan roda pemerintahan.

“Keterlambatan ini, karena kehati-hatian kami sebab adanya mekanisme dan aturan baru. Tugas, fungsi dan wewenang sudah berjalan normal sebetulnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan saat ini terdapat beberapa jabatan kosong yang di Plt-kan. Terutama unsur pelaksana teknis dan posisi lain yang harus dijabat pelaksana tugas.

“Pada pengukuhan SOTK juga, kelihatannya ada beberapa rotasi-mutasi namun kebanyakan pengukuhan,” tutur Asep. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.