Eselon III Jangan Malu-Malu Ikut Open Bidding, Rotasi dan Mutasi Dilakukan di Disdukcapil

Pejabat Titipan Tak Dapat Garansi

8

INDIHIANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan meminta semua eselon III mengikuti seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengisi kekosongan pejabat eselon II di lima organisasi perangkat daerah (OPD).

“Saya imbau semua eselon III mendaftar. Karena yang berpotensi banyak. Atau untuk sekadar menambah pengalaman mengikuti open bidding,” ungkap Ivan saat ditemui di DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (9/10).

Ivan juga mengingatkan kepada para peserta open bidding untuk terpengaruh informasi kurang baik soal pejabat yang direkomendasikan. Pansel akan menjalankan tugas seobjektif mungkin. “Tidak ada yang menjamin, silakan mendaftar. Sebab sampai hari ini juga kita cek belum ada laporan pendaftar yang sudah mengirimkan berkas persyaratan,” terangnya.

Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi menekankan open bidding kedua harus melahirkan pimpinan yang kapabel. Baik manajerial internal, maupun komunikasi eksternal. “Jangan sampai bumbu nama-nama bermunculan itu, seolah open bidding, tetapi sudah ada daftar pejabat di bawah meja,” paparnya saat menghubungi Radar melalui sambungan telepon.

Menurut Jun, beberapa OPD yang kekosongan eselon II itu merupakan instansi strategis. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Maka dari itu, instansi tersebut harus diisi figur profesional agar mampu membantu wali kota dalam melaksanakan akselerasi pembangunan dengan tenang. “Kalau diisi orang yang bukan ahlinya, sudah saja, open bidding hanya seremoni. Karena nama pejabatnya sudah dipesan. Kita akui informasi itu beredar luas saat ini,” jelas dia.

Bila OPD itu dipimpin orang yang tak kompeten, maka instansi itu tidak akan berjalan ideal. Bila faktor kedekatan menjadi pertimbangan dalam penempatan pejabat, maka akan ada timbal balik kepentingan. “Siapa pun yang layak mengisi suatu OPD harus berdasarkan tes yang objektif. Kericuhan di dinas itu bisa saja karena ketidakmampuannya pimpinan berkomunikasi dengan pihak luar atau me-manage bawahannya,” ujar dia.

Sementara itu, di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terjadi rotasi dan mutasi lima pegawai. Kemarin, mereka dilantik di ruang kerja Wakil Wali Kota Tasikmalaya Drs H Muhammad Yusuf.

Yusuf menjelaskan rotasi dan mutasi itu dilakukan atas dasar surat keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka penyegaran jabatan di tubuh pemerintahan. “Jangan terlalu lama pejabat dalam satu tempat. Karena juga untuk berkarier dan juga berprestasi,” ujarnya.

Yusuf meminta para pegawai yang bertugas di jabatan baru dapat memaksimalkan kinerja pelayanan dinas. Sehingga pelayanan dokumen kependudukan yang saat ini sangat dibutuhkan bisa terlayani dengan baik. “Sekarang banyak orang yang KTP segala macam membutuhkan pelayanan,” kata dia.

Kepala Disdukcapil Kota Tasikmalaya H Imih M Munir menyatakan instansinya hanya memiliki 47 pegawai negeri sipil (PNS). Sementara jumlah ideal yang dibutuhkan berada di angka 60 orang. “Tapi harapan kami tetap ada penambahan-penambahan dalam rangka kebutuhan kepegawaian di Disdukcapil. Idealnya kami punya 60 pegawai PNS yang ditempatkan di Dinas Kependudukan,” katanya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.