Pelaku Usaha Enggan Gunakan Tax Allowance

7

JAKARTA – Direktur Pe­nyu­luhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat ( P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan, banyak industri dalam negeri yang memanfaatkan tax allowance atau keringanan pajak.

Menurutnya, sektor yang memanfaatkan fasilitas ini cukup bervariasi sejak diterbitkan pada 2015 lalu.  “Kalau tax allowance itu banyak sejak.  Tapi saya mesti cek datanya lebih detail, “ kata Yoga di Jakarta  Senin (17/9).

Tax allowance, lanjut Yoga,  masih berlaku hingga saat ini. Dalam UU PPh,  pasal 31a disebutkan ada 4 paket.  Salah satunya tax allowance,  yaitu 30 persen dari investasi boleh sebagai tambahan biaya. “Jadi,  selain sudah dibiayakan sendiri,  boleh ditambahkan 30 persen,“ kata dia.

Kemudian,  ada depresiasi dipercepat,  PPh pasal 26 yang lebih ringan 10 persen dibanding tarif resmi.  “Nah semacam itu skemanya.  Dan itu jumlah sektornya banyak dan mungkin akan ditambah lagi,” kata dia.

Yoga menyebutkan,  tax allowance ini sudah pasti mempengaruhi penerimaan negara. Kemenkeu sendiri telah melakukan kajian yang terkait dengan tax tax expenditure. Dimana tax tax expenditure adalah berupa fasilitas yang diberikan kepada masyarakat yang akan mengurangi potensi penerimaan.

“Jumlahnya cukup material. Tahun 2017 saja jumlahnya 1,14 persen dari PDB atau sekitar Rp150 triliun lebih.  Inilah yang tidak masuk ke penerimaan negara karena memang diberikan insentif tadi, seperti tax holiday,  tax allowance, PPn juga seperti jasa perbankan ini kan nggak kena PPn,” paparnya.

Menurut Yoga syarat untuk mendapatkan keringanan pajak masih sama.  Namun,  kini sedang di-review pemerintah.

Sementara itu, pengamat pajak Yustinus Prastowo,  mengatakan belum banyak perusahaan yang memanfaatkan tax allowance. “Ini tidak signifikan. Artinya, pemberian fasilitas ini perlu dievaluasi. Kenapa yang memanfaatkan fasilitas ini tidak banyak?  Padahal, yang diatur skupnya ditambah, kriterianya dipermudah. Tapi kenapa kok tidak sesuai dengan ekspektasi,” kata Yustinus.

Yustinus menduga banyak pengusaha yang enggan memanfaatkan fasilitas ini karena tidak sesuai dengan ekpektasi dunia usaha. Artinya,  tidak terlalu membutuhkan fasilitas tax allowance.

Namun,  bisa juga mereka ingin menggunakan fasilitas ini tetapi ada semacam apriori bahwa kalau apply pun tidak dikabulkan. “Nah ini perlu sosialisasi dan kepastian,” jelasnya.

Dia setuju fasilitas ini perlu segera direvisi. Sehingga lebih sesuai dengan keperluan atau kebutuhan dunia usaha. (mad/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.