Pelanggaran ASN di Pilkada Tasik, Camat & Kades Didenda Rp4 Juta

76
0
Loading...

SINGAPARNA – Dua kasus pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh camat Jatiwaras dan kepala Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu di Pilkada Tasik sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Senin (18/1).

Keputusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya hanya menjatuhkan sanksi denda terhadap keduanya masing-masing berupa uang Rp 4 juta tanpa kurungan penjara.

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin menjelaskan, hasil persidangan putusan atau vonis terhadap perkara pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan camat dan kepala desa sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Menurut dia, hasil persidangan dengan agenda vonis putusan terhadap perkara pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Tasikmalaya tersebut, majelis hakim memutuskan camat Jatiwaras dan kepala Desa Sukagalih dengan sanksi denda.

Baca juga : SMK di Tasik Wujudkan Gerakan Sekolah Menyenangkan

loading...

“Putusan pengadilan menjatuhkan denda senilai Rp 4 juta rupiah kepada kepala Desa Sukagalih dan camat Jatiwaras atas pelanggaran tindak pidana pemilihan. Yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” terang Khoerun kepada Radar, Senin (18/1).

Terpisah, Koordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Ahmad Azis Firdaus menambahkan, sementara itu untuk penanganan kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan kepala Dinas Satpol-PP Kabupaten Tasikmalaya masih di kejaksaan.

“Iya masih ditangani dan dalam penelitian serta penyidikan berkasnya oleh kejaksaan. Kita tunggu saja seperti apa hasilnya dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya,” papar dia.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Donni Roy Hardi SH menambahkan, untuk dua perkara pelanggaran netralitas ASN oleh camat Jatiwaras dan kepala Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

“Sementara untuk kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih ditangani oleh penyidik kejaksaan, belum naik ke persidangan,” ungkap Donni. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.