Pelanggaran PNS Kabupaten Tasik di Pilkada 2020 Harus Ada Efek Jera

81
0
ISTIMEWA MENYERAHKAN. Penyidik Polres Tasikmalaya menyerahkan berkas kasus netralitas ASN di Pilkada 2020 kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (14/1).
Loading...

SINGAPARNA – Banyaknya tingkat pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Tasikmalaya harus menjadi perhatian serius. Sehingga ke depan para abdi negara ini bisa lebih netral dan fokus terhadap pekerjaannya.

Pengamat sosial, politik dan pemerintahan Tasikmalaya Asep M Tamam menilai pelanggaran netralitas ASN sebetulnya di setiap even politik atau pemilu sangat rentan terjadi, apalagi jika di suatu daerah yang melaksanakan pilkada ada calon petahana.

Selain diuntungkan, kata dia, dengan aturan dan undang-undang bahwa calon petahana hanya cuti ketika ikut pilkada, diuntungkan juga dengan celah keberpihakan ASN kepada petahana yang memicu pelanggaran netralitas ASN.

“Saya berharap jangan sampai pelanggaran netralitas ASN ini menjadi kebiasaan, apalagi di Pilkada Tasik banyak terjadi menjadi suatu budaya yang tidak bisa dihilangkan. Maka aturan dan perundang-undangan terkait pemilu harus lebih ketat dan tegas,” kata Asep kepada Radar, kemarin.

Baca juga : Diseruduk Motor, Ibu dan Anak Terkapar di Jalan Juanda Kota Tasik

loading...

Ketika peraturannya, ungkap dia, lebih tegas apalagi sanksinya maka celah untuk melakukan pelanggaran netralitas ASN termasuk pelanggaran lainnya di setiap ajang pemilu bisa diminimalisir dan dicegah. Harus ada batasan apalagi untuk abdi negara.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Donni Roy Hardi SH menjelaskan, penyidik kejaksaan diberikan waktu lima sampai tujuh hari untuk meneliti berkas hasil penyidikan dari kepolisian.

“Lima hari kita teliti syarat formil dan materilnya pada tahap I pertama ini. Oleh penyidik kita diteliti apakah berkas dari penyidik kepolisian lengkap atau ada kekurangan,” papar dia.

Ketika ada kekurangan, terang dia, maka nanti akan dikembalikan ke penyidik kepolisian untuk dilengkapi atau P19. Ketika berkasnya lengkap atau P21 maka naik ke tahap dua atau persidangan. “Ketika berkas misalkan dianggap sudah lengkap maka nanti dilanjutkan proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan,” jelasnya.

Setelah itu, tambah dia, jaksa penuntut umum (JPU) kejaksaan membuat dakwaan termasuk undang-undang dan sanksi mana yang dipidanakan. Nanti dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

“Proses persidangan untuk pidana pemilu biasanya waktunya tidak terlalu lama, seperti perkara lain pada umumnya. Dan nanti majelis hakim yang menentukan keputusan atau vonisnya,” papar dia. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.