Pelapor Cenderung Enggan Jadi Saksi

247
0
RANGGA JATNIKA / RADAR TASIKMALAYA RAPAT KOORDINASI. Panwaslu Kota Tasikmalaya membahas pengawas pemilu partisipatif di Hotel Horison kemarin (27/11)

CIHIDEUNG – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tasikmalaya menyadari laporan dari masyarakat cenderung sulit ditindaklanjuti. Karena, masyarakat enggan menjadi saksi dalam proses hukum pelanggaran pemilu yang dilaporkannya. Padahal saksi atau pelapor mendapat jaminan perlindungan undang-undang.
Sebagai solusinya, partisipasi masyarakat untuk mengawasi pemilu yaitu koordinasi dengan petugas di lapangan baik (PPL), Panwascam dan Panwaslu ketika terjadi praktik pelanggaran. Dengan begitu yang akan menjadi saksi dalam proses hukumnya adalah petugas. Jadi, tidak perlu mengumpulkan bukti lalu melapor, cukup panggil petugas saat dugaan pelanggaran terjadi.
Semua itu disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan Panwaslu Kota Tasikmalaya Ijang Jamaludin usai rapat koordinasi pengawas pemilu partisipatif dengan mengundang OKP, Ormas, LSM, PPK dan partai politik di Hotel Horison kemarin (27/11).
Anggota Panwaslu Kota Tasikmalaya Jani Noor menjelaskan potensi pelanggaran terdekat adalah pemutakhiran data pemilih yang akan dilakukan pada awal tahun 2018. Panwaslu akan intens melakukan pengawasan supaya tidak ada data pemilih fiktif. “Jangan sampai orangnya sudah meninggal tapi masih masuk dalam data pemilih,” tuturnya.
Panwaslu juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan pemilu khususnya Pilgub Jabar 2018. Pihaknya berharap masyarakat tidak apatis tetapi ikut berperan aktif untuk membuat Pilgub Jabar berkualitas. (rga)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.