Pelapor Korupsi Dapat Hadiah 1 Persen

10

JAKARTA, – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya aturan sendiri terkait pengaduan kasus korupsi dari masyarakat. Dalam aturan itu, KPK mempersilakan masyarakat me­laporkan kasus ko­rupsi. Pelapor akan mendapat bo­nus sebesar 1 persen dari uang hasil korupsi yang dikembalikan ke Negara.

Ketua KPK Agus Rahardjo me­ngatakan awalnya diusulkan sebesar Rp 200 juta per kasus korupsi yang dilaporkan. Namun, usulan itu kembali diubah dengan pembagian jatah 1 persen kepada pelapor setelah amar putusan pengadilan. “Terhadap itu kita sudah punya peraturan yang sebelumnya. Yang dua peraturan sebelumnya malah nggak ada maksimal,” kata Agus Rahardjo kepada awak media di Gedung DPR-RI, Rabu (10/10).

“Sebetulnya pemerintah juga gak perlu repot mengalokasikan khusus. Karena nanti akan dipotong langsung setelah amar putusan pengadilan. Begitu dikembalikan langsung dipotong. Tapi kalau usulan KPK yang di dalam rapat tidak diterima ya itu lebih besar dari itu. Satu persen paling tidak. Karena dengan satu persen itu lebih menarik,” tambahnya.

Tak hanya mendapatkan bonus, KPK juga menjamin identitas pelapor tidak terpublis ke publik untuk menjaga keamanan pelapor. Dikatakan Agus, pemerintah sebelumnya khawatir terkait dana untuk memberikan bonus besar kepada pelapor. Namun hal itu tak perlu dilakukan karena dana tersebut akan dipotong langsung dari uang korupsi yang dikembalikan.“Kedua, orang itu pada waktu melapor juga boleh menyembunyikan identitasnya supaya aman. Pada waktu dia mau klaim baru kemudian identitasnya dibuka, itu yang disebut disabolism, yang bagus begitu,” terangnya.

Karena usulan pada waktu pembahasan tidak diindahkan, kata dia, ada kekhawatiran pemerintah akan mengeluarkan yang besar. Padahal, tidak perlu dialokasikan setelah amar putusan pengadilan nanti. “Kalau satu persen langsung dipotong, kami akan mencoba mengomunikasikan dengan Presiden, apakah mungkin itu dilakukan perubahan,” jelasnya.

Agus menambahkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait bonus kepada pelapor sebesar 1 persen itu akan makin menarik, karena ada harapan mendorong publik. Dalam aturan KPK juga, hadiah sementara yang akan diberikan ke pelapor sebesar Rp 200 juta. “Kalau hadiahnya satu persen kan menarik, jadi harapannya mendorong. Mengincorage semua itu, kemudian mau melapor. Karena ada hadiahnya tadi dan KPK sudah memberikan hadiah paling tidak. Kalau aturan yang lama kan tidak ada maksimalnya, aturan yang baru ini maksimal Rp 200 juta,” ucapnya.

Ketua DPD-RI Oesman Sapta Odang menilai usulan tersebut bagus untuk memperkuat KPK dalam memberantas korupsi. Tak hanya itu, Presiden juga harus mengeluarkan statement terkait usulan KPK memberikan bonus Rp 200 juta buat pelapor kasus korupsi. “Ya sebetulnya itu kan sudah ada kan. Sah-sah saja cuman nanti mesti konfirmasi dengan KPK. Apakah sudah tepat, tapi tidak mungkin Presiden mengeluarkan pernyataan kalau tidak menghitung apa kepentingannya. Pasti untuk memperkuat KPK juga,” ujar Ketua DPD usai bertemu Ketua KPK Agus Rahardjo. (rba/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.