Pembahasan KUA PPAS Menunggu AKD

24
0
PARIPURNA. DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Rancangan Perubahan KUA PPAS APBD perubahan 2019 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2020.
PARIPURNA. DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Rancangan Perubahan KUA PPAS APBD perubahan 2019 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2020.

PANGANDARAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Rancangan Perubahan KUA PPAS APBD perubahan 2019 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020.

Ketua sementara DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan seharusnya penyampaian mengenai Rancangan Perubahan KUA PPAS APBD Perubahan 2019 bisa disampaikan pada minggu ke-2 Agustus.

”Saat itu, Pemkab Pangandaran akan menyampaikan mengenai hal itu, namun karena tidak qourum akhirnya tidak jadi,” jelasnya, Kamis (12/9).

Menurutnya, deadline pembahasan KUA PPAS APBD perubahan 2019 itu jatuh pada 30 September 2019, sementara pembahsan hanya bisa dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

”Sementara untuk pembentukan AKD dilakukan pimpinan definitif dan insya allah sebentar lagi akan diambil sumpah,” tuturnya.

Lanjut dia, setelah dilakukan penetapan Tata Tertib dan komisi-komisi terbentuk, maka akan secepatnya dilakukan pembahasan hingga penetapan. ”Target kita untuk pembentukan AKD ya pada tanggal 20 September,” jelasnya.

Sementara itu, PimpinanDPRD sementara lainya M Taufiq Martin mengatakan pihaknya kini hanya bisa melaksanakan paripurna penyampaian KUA PPAS tersebut, namun belum bisa membahasnya.

”Kita saat ini hanya mendengarkan penyampaian dari bupati, kemudian pandangan fraksi, ya itu saja,” ujarnya.

Sementara untuk pembahasan Rancangan Peraturan Derah mengenai APBD tahun 2020, masih banyak waktu untuk dibahas. ”Deadline-nya itu pada tanggal 30 November mendatang,” jelasnya.

Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata mengatakan untuk kebijakan pada APBD tahun 2020, dipastikan hampir sama dengan APBD 2019.

”Jadi ini adalah rancangan pola kebijakan di masa akhir kepemimpinan Jeje -Adang yang akan habis di 2021 mendatang,” jelasnya.

Lanjut dia, untuk APBD tahun 2020 akan dimaksimalkan dimasa akhir kepemimpinanya. ”2020 ini, kita ingin infrasturuktur mencapai 95 persen, meski ke ganggu dengan Pilkada dan RSUD,” katanya. (den/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.