Pembangunan Jalan Poros Tengah, Pemkab Garut Diminta Tanggung Jawab

86
0
PROTES. Ratusan aktivis lingkungan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Garut kemarin. Yana Taryana / Rakyat Garut

TAROGONG KIDUL – Ratusan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Konsorsium Penyelamatan Cikuray melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD Garut Selasa (3/3).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah terkait pembangunan jalan poros tengah, penghubung Kecamatan Cilawu dan Banjarwangi.

“Kami minta bupati dan DPRD Garut bertanggungjawab. Karena banyak pelanggaran dan pengrusakan hutan dalam pembangunan jalan poros tengah ini,” ujar Koordinator Umum Konsorsium Penyelamatan Cikuray Aa Usep Ebit Mulyana kepada wartawan di sela-sela aksinya kemarin.

Menurut dia, pembukaan jalan poros tengah juga akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Karena Gunung Cikuray merupakan hulu Sungai Cikaengan dan Sungai Ciwulan.

Kedua sungai itu bermuara di laut selatan dan memiliki fungsi strategis bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. “Kalau hulu sungainya rusak, bagaimana masyarakat di hilir yang memanfaatkan aluran sungai ini. Ini yang ditakutkan oleh kami,” terangnya.

Bukan hanya itu, kegiatan dan rencana pembangunan jalan poros tengah berada di kawasan yang memiliki struktur tanah yang gembur. Dengan tingkat kecuraman yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan erosi. “Dampak buruknya mengganggu kondisi pertanian dan peningkatan kerentanan bencana longsor dan banjir bandang,” katanya.

Selain itu, pembangunan jalan berada di kawasan hutan yang menjadi habitat satwa dilindungi. “Pembangunan jalan juga tidak dilengkapi amdal (analisa mengenai dampak lingkungan), tidak memegang izin pinjam pakai kawasan serta tidak terbukannya mengenai perencanaan pembangunan,” ucapnya.

Dengan banyaknya pelanggaran, pihaknya akan membawa perkara itu ke ranah hukum. Dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan Pemkab dan DPRD Garut kepada polisi. “Sebenarnya pihak kepolisian tidak harus menunggu laporan. Ini sudah masuk pidana murni, bukan delik aduan,” terangnya.

Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat Dedi Kurniawan mengatakan pembangunan jalan poros tengah tidak memiliki kejelasan, mulai dari anggaran, pelaksana lapangan hingga perizinannya. “Apalagi izinnya yang belum ada sama sekali. Padahal sudah dilakukan pembukaan lahan, sudah sekira 4 kilometer dan 2 kilometer masuk kawasan hutan lindung,” kata dia.

Menurut dia, seusai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, untuk menggunakan kawasan hutan harus ada pelepasan kawasan. Namun, dalam kasus ini tak ada izin.

Akui Izin Belum Beres
Bupati Garut H Rudy Gunawan mengakui pembangunan jalan poros tengah belum beres proses perizinannya. Saat ini Pemkab Garut masih mengurus izin Amdal dan izin penggunaan kawasan hutan.

“Kita memang ada kesalahan, ketika izin belum keluar dan amdal belum sempurna sudah mulai membuka lahan,” terangnya kepada wartawan di Pendopo Garut kemarin.

Rudy mengaku sudah menginstruksikan untuk melakukan pemberhentian sementara proyek tersebut. Pemkab mengaku sedang menyelesaikan Amdal dan izin lingkungan pembangunan jalan poros tengah. Pihaknya juga sudah memberikan teguran lisan ke pejabat yang bersangkutan.

Dinas terkait diminta untuk segera menyelesaikan perizinan sebelum melanjutkan pembangunan.

Menurut Rudy, pembangunan jalan poros tengah telah direncanakan sejak 2019. Jalan itu akan memiliki panjang sekira 8 kilometer dan lebar 10 meter. Pembangunan itu juga telah melalui kajian teknokratik dan pemkab telah menganggarkan uang sekira Rp 3 miliar dengan pembangunan swakelola.

Jalan poros tengah dianggap penting sebagai alternatif jalan dari arah Cikajang ke Banjarwangi. Sebab, Jalan Raya Cikajang-Banjarwangi diperkirakan akan amblas karena struktur georafisnya. Karena itu, jalan poros tengah akan dijadikan jalan alternatif. “Kita juga ingin mempercepat akses jalan ke selatan.

Karena ingin membangun pariwisata di wilayah itu,” terangnya.
Rudy optimistis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Perhutani akan memberikan izin terkait pembangunan jalan. Sebab, tujuan dari pembangunan itu untuk kepentingan masyarakat.

Terkait ancaman aktivis lingkungan yang akan melaporkan Pemkab dan DPRD Garut ke polisi dan kejaksaan, Rudy mengaku akan mengikuti proses sesuai aturan yang ada. Namun, pemkab berencana untuk berdiskusi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.