Pembatasan Jam Malam di Kota Tasik Dinilai Kurang Adil

149
0
IST SEGEL. Tim Patroli Satgas Penanganan Covid-19 Kota Tasikmalaya menyegel kafe yang beroperasi di atas pukul 20.00 pada Kamis malam (24/12).
Loading...

TAWANG – Upaya Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam melakukan pembatasan aktivitas malam dinilai kurang adil. Pasalnya, tidak disesuaikan dengan kondisi para pelaku usaha yang beroperasi di waktu-waktu berbeda.

Hal itu diungkapkan, aktivis Jaringan Gusdurian Tasikmalaya Ardiana Nugraha kurang sepakat dengan pembatasan yang dilakukan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Menurutnya, pemerintah seakan menyamaratakan semua jenis usaha.

“Padahal para pelaku usaha punya jam operasi yang berbeda-beda,” tuturnya kepada Radar, Jumat (25/12).

Saat ini, semua aktivitas masyarakat khususnya kegiatan usaha harus stop pukul 20.00. Di jam tersebut, sebagian pelaku usaha tergolong baru membuka dagangannya.

Baca juga : Prokes Ketat Diterapkan saat Misa di Gereja Kota Tasik

Loading...

“Kalau yang berdagang dari pagi mungkin enggak masalah, tapi yang sore hari berarti mereka baru beberapa jam buka,” tuturnya.

Rasa ketidakadilan ini akan berdampak pada pelanggaran. Wajar jika sebagian pedagang memaksa berjualan meskipun sudah lewat pukul 20.00. “Bahkan bisa jadi mereka kucing-kucingan dengan petugas,” katanya.

Aktivis Gusdurian Tasikmalaya lainnya, Faisal Nugraha menyebutkan pemerintah harus bisa memetakan mana pelaku usaha yang beroperasi di siang hari dan malam hari. Sehingga pembatasan yang dilakukan bisa menyesuaikan dengan jam dagang mereka.

“Termasuk mengelompokkan pelaku usaha yang memang menyediakan kebutuhan primer dan sekunder,” tuturnya.
Di samping itu, pembatasan waktu aktivitas malam hari pun dinilai bukan solusi.

Karena yang terpenting adalah upaya pemerintah dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan.
“Karena yang dilawan itu penularan virusnya, bukan perekonomian masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Tim Patroli Satgas Penanganan Covid-19 Kota Tasikmalaya melakukan penyegelan sekitar 10 tempat usaha pada Kamis malam (24/12). Sekain itu, juga pemberian sanksi administratif dan kerja sosial kepada warga yang melanggar protokol kesehatan.

Berdasarkan data Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Tasikmalaya, petugas sudah 92 kali melakukan penyegelan sementara tempat usaha. Hal itu terjadi sejak awal pandemi.

#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun (rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.