Pembebasan Utang Sulit

58
Firgiawan / Radar Tasikmalaya PASAR TRADISIONAL. Kondisi Pasar Cikurubuk menjelang pembubaran Perusahaan Daerah Pasar Resik, Minggu (23/12).

Bila PD Pasar Resik Pailit, Pesangon Hanya Satu Kali Gaji

CIHIDEUNG – Keinginan direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya melunasi utang para karyawan ke perbankan atau sejenisnya sulit direalisasikan. Pasalnya, klausul pembebasan utang itu tidak ada dalam regulasi.

“Jika mengacu pada aturan ketenagakerjaan, hak karyawan itu hanya pesangon saja. Kita juga kembali terhadap keputusan tim panitia pembubaran, kemudian dananya ada tidak?” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tasikmalaya H Rahmat Mahmuda kepada Radar, Minggu (23/12).

Meski terlibat dalam tim panitia pembubaran, pihaknya dalam posisi netral. Tentunya akan memberi saran dan masukan terhadap tim supaya memperhatikan hak karyawan. “Apalagi, Pak Wali selaku pemilik perusahaan sudah menjamin supaya pesangon dipenuhi. Termasuk DPRD juga mengatakan pasca pembubaran tidak akan ada yang dirugikan,” jelasnya.

Dia menjelaskan kalkulasi pesangon nantinya akan diketahui setelah tim melaksanakan audit keuangan maupun aset. Sebab, nantinya berdampak terhadap berapa besaran pesangon yang bakal diterima para karyawan, mengingat hasil kajian pemkot terakhir, kondisi PD Pasar Resik dalam keadaan rugi. “Namun, itu harus dibuktikan lewat audit yang akan dilaksanakan akuntan publik. Hasil audit akan pengaruhi besaran yang diterima. Misal pailit tentu dibayarkan hanya satu kali gaji. Kalau tidak muncul di hasil audit keterangan pailit bisa dua kali gaji,” beber Rahmat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya Hanafi berharap rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembubaran PD Pasar Resik segera diundangkan. Supaya, tim panitia dapat segera melaksanakan tahapan yang harus dilaksanakan di masa peralihan. “Tim panitia pembubaran sendiri sudah dibentuk dengan sekretariat pada Bagian Ekonomi Setda. Kami harap akhir tahun ini beres dan awal tahun sudah bisa melaksanakan tahapan. Seperti audit keuangan dan aset serta hal lainnya,” papar dia.

Diberitakan sebelumnya, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya melunasi utang-utang karyawan setelah Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) ini dibubarkan. Jangan sampai gaji pesangon para pegawai dipotong untuk membayar utang.

Direktur Utama PD Pasar Resik Asep Safari Kusaeri menerima rencana pemkot membubarkan PD Pasar Resik. Namun, sebelum BUMD ini dibubarkan, pemkot harus memenuhi hak-hak para karyawan. “Salah satunya pesangon bagi karyawan. Sekitar Rp 4,1 miliar sampai dengan Rp 4,3 miliar. Itu include (termasuk, Red) dengan upah beberapa pekerja yang belum terbayar,” ujarnya saat menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (21/12).

Dalam menghitung besaran pesangon, PD Pasar Resik melakukan kajian bersama konsultan independen. Perhitungannya dua kali jumlah gaji pegawai ditambah uang apresiasi serta jasa lainnya.

“Termasuk, kami juga mengusulkan adanya pembebasan utang karyawan ke bank, tidak memotong dari jumlah pesangon yang harus diterima pegawai,” tutur Asep.

Alasan pemkot harus membebaskan piutang, lantaran berhentinya para karyawan karena kebijakan. Bukan karena kinerja yang akhirnya membuat perusahaan bangkrut. “Ini kan keputusannya dari pemkot, bukan karena wanprestasi atau kinerja para pegawai yang membangkrutkan perusahaan. Tapi diputuskan untuk bubar dari pemkot,” tegasnya.

Pihaknya menyarankan masa peralihan pembubaran PD Pasar Resik tidak sampai enam bulan. Sebab, jika terlalu lama beban psikologis karyawan semakin berat. Otomatis berdampak terhadap kinerja dan berimbas terhadap penghasilan perusahaan.

“Kita usulkan selambat-lambatnya masa transisi itu tiga bulan saja. Supaya karyawan kami tidak kembali diberatkan beban psikologis, bekerja menjelang diputus kerja,” katanya.

Asep berharap tim pembubaran di masa transisi dapat melakukan peralihan dari PD Pasar Resik ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan baik. Membuat pendataan aset kembali dan laporan keuangan dengan objektif. “Sebab, kita ketahui beberapa aset pasar hanya berbentuk bangunan saja. Kelengkapan administrasinya tidak tertib,” tambahnya. (igi)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.