Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Begini Kata Ade

33

TASIKMALAYA – Dalam Rapat Paripurna Pengajuan Empat Buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto SIP, juga  menyikapi  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Ade, Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah, lanjut dia, juga telah meratifikasi konvensi hak anak, melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak dengan undang-undang yang mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Ade Sugianto

Selain itu, baik dari sisi pencegahan mau pun penanganan, termasuk memberi bantuan dan perlindungan bagi korban kekerasan.

Selain itu, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan negara menyediakan pendekatan menyeluruh untuk perlindungan anak yang mengacu pada konvensi hak anak.

Begitu pula dengan perempuan yang kerapkali mengalami ketidakadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, demi kesetaraan dan keadilan perlu dilakukan langkah-langkah yang dapat memandirikan perempuan melalui strategi pemberdayaan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia.

“Untuk membentuk Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan tujuan bahwa dengan telah dibentuknya peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan pencegahan, pelayanan serta rehabilitasi sosial perempuan dan anak,” bebernya.

Ada pun ruang lingkup pengaturan dalam Ranperda Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini adalah pemberdayaan perempuan, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, hak-hak korban kekerasan, kewajiban dan tanggung jawab, penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

Kemudian, kelembagaan, kabupaten layak anak, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pendanaan dan sanksi.

“Pemerintah daerah berharap rancangan peraturan daerah tersebut dapat segera dibahas, disetujui bersama dan ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ungkap Ade. (dik)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.