Pembubaran Pasar Resik Terganjal

55
PASAR INDUK. Situasi di Pasar Induk Cikurubuk pada Minggu (10/2).Firgiawan / Radar Tasikmalaya

MANGKUBUMI – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembubaran Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik belum disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Padahal, DPRD Kota Tasikmalaya mulanya menjadwalkan paripurna perda tersebut pada 28 Januari.

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pembubaran PD Pasar Resik Anang Safaat menerangkan pihaknya menandatangani regulasi tersebut untuk segera disahkan menjadi perda. Alasannya, dalam perda itu ada klausul yang mengharuskan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya membayar pesangon bagi para eks karyawan. “Karena belum klop terkait pembayaran pesangon. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Pesangon itu harus dibayar perusahaan. Sementara, saat ini perusahaan tengah kolaps jangankan untuk pesangon, kebutuhan operasional saja sisakan utang,” ucap Anang saat dihubungi Radar, Minggu (10/2).

Dia menceritakan pimpinan DPRD dan pemkot sudah berkonsultasi dengan beberapa kementerian di Jakarta. Bahkan, pemerintah pusat menyarankan supaya aset perusahaan dijual untuk membayar pesangon. “Sementara, aset sendiri bukan milik perusahaan tetapi milik pemkot. Ini lebih bahaya lagi,” tuturnya.

Ketika biaya pesangon dibayar pemkot melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentunya dikhawatirkan bertabrakan dengan aturan dan menjadi persoalan lain di kemudian hari. Pihaknya melalui pimpinan DPRD terus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) supaya menemukan solusi terkait pesangon. “Sejauh ini belum ada solusi. Kami tak mau gegabah karena berimplikasi terhadap penganggaran yang harus disepakati DPRD. Takutnya blunder,” katanya.

Kondisi tersebut membuat dirinya dan beberapa anggota pansus belum mau menyepakati Perda Pembubaran PD Pasar Resik supaya segera diparipurnakan. “Satu pasal itu yang membuat buntu, sementara lain-lainnya sudah selesai. Dilematis itu pembayarannya mau bagaimana, perusahaan tak ada, pemkot tak boleh,” ujarnya.

Anggota Pansus Raperda Pembubaran PDPR H Dodo Rosada menyebutkan apabila pemkot harus menanggung pesangon karyawan PD Pasar Resik jelas menyalahi aturan. Hal itu karena pemberian pesangon merupakan tanggung jawab perusahaan. “Kalau diambil alih kewenangan pengelolaan pasar rakyat oleh pemkot, kemudian konsekuensinya harus dianggarkan pesangon karyawan dari APBD, itu salah. Tanggung jawab tetap di pundak perusahaan,” ucapnya.

Pailit atau tidaknya PD Pasar Resik tidak serta-merta pemkot meng-handle biaya pesangon eks karyawan. Adapun, kondisi kesehatan perusahaan dan analisis investasi sudah tidak memungkinkan perusahaan daerah tersebut dilanjutkan, itu memang kewenangan pemkot selaku pemilik. “Tapi tetap tidak dibenarkan apabila pesangon ditanggung pemkot. Kan ada istilah tanggung renteng di dalam pe­ru­sahaan itu, artinya mutlak tanggung jawab PD Pasar Resik tidak bisa ditangani pihak lain,” ujarnya.

Dia secara pribadi menolak adanya klausul pemkot me­nanggung pesangon dalam Perda Pembubaran PD Pasar Resik itu. Dia Khawatir karena ada klausul tersebut perda tersebut malah menjadi masalah lebih besar. “Kalau mau aturan pembubaran diteruskan, norma itu dihilangkan dulu,” katanya. (igi)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.