Pembubaran PD Pasar Resik Subjektif

73

CIPEDES – Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik Asep Safari Kusaeri menganggap Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya tidak objektif dalam memutuskan pembubaran PD Pasar Resik.

“Kita sebetulnya sepakat saja. Bubar oke, lanjut juga oke. Tetapi, alasan dan indikator kenapa kami dibubarkan, saya rasa subjektif,” jelasnya saat ditemui Radar di Jalan Buninagara 3 Kecamatan Cipedes, Selasa (27/11).

Menurut Asep, PD Pasar Resik ini semakin lemah lantaran regulasi yang ada saat ini sudah kedaluwarsa. Misalnya, nominal tarif retribusi tidak lagi sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan ekonomi daerah. “Kita beberapa kali mengusulkan peraturan berkaitan regulasi yang mengatur tarif, tidak pernah ada tanggapan. Sementara kita harus bertahan dengan regulasi yang tidak memadai untuk dijalankan,” tuturnya.

Selain itu, permintaan pemkot kepada manajemen untuk mengevaluasi kinerja selama enam bulan tidaklah jelas. Manajemen tidak diberi tahun lini mana yang harus dievaluasi. Sementara, persoalan PD Pasar Resik itu sudah jelas karena regulasi yang tak lagi sesuai. “Tidak jelas, apa yang harus diperbaiki sementara kita menuntut adanya perubahan regulasi tidak dipenuhi bahkan ditanggapi saja tidak. Perbaikan seperti apa yang dimaksudkan Pemkot?” kata dia.

Kemudian, lanjut dia, Tim Monitoring Evaluasi (Monev) yang ditugaskan mengawasi PD Pasar Resik sama sekali tidak pernah berkoordinasi dengan bagian mana pun di tubuh manajemen. Sama halnya dengan kajian kesehatan keuangan oleh Inspektorat tidak pernah mengkaji secara detail. Hanya sebatas meminta buku laporan dan dokumen tertentu saja. “Yang jelas, sampai saat ini secara formal tidak ada informasi apa pun dari pemkot. Tahunya kami selama ini informasi itu dari luar. Inspektorat saja memeriksa cuma lima menit datang ke sana. Kita tidak pernah dibina apapun. Padahal ada alokasi anggaran pembinaan BUMD,” papar dia.

Soal dorongan investasi, terang dia, juga tidak memungkinkan. Lantaran, PD Pasar Resik itu hanya memiliki aset lahan dan bangunan semata. Tidak berbentuk uang. Adapun biaya operasional tidak memadai bagi perbaikan sarana prasarana. “Sebetulnya tidak kronis. Apabila diobati seperti mengubah regulasi terkait tarif, kami tentu bisa berusaha,” jelas dia.

Pria yang akrab disapa Askus ini mengungkapkan akibat tidak dukungan dari pemkot, PD Pasar Resik punya beban tanggungan sekitar 1,7 miliar tahun ini. “Dari investasi Rp 52 miliar sebetulnya tunggakan seperti itu sangat kecil. Sekarang memang tentunya ada penyusutan mungkin nilai investasi kami,” terangnya.

PD Pasar Resik juga bukan tidak ingin membenahi infrastruktur maupun sarana prasarana untuk menunjang kenyamanan pedagang dan pengunjung. Bagaimana hendak melaksanakan suatu pembangunan, legalitas aset beberapa pasar saja terbilang tidak jelas. “Pasar Burung contohnya. Lewat bantuan tidak bisa. Kerja sama dengan pihak ketiga apalagi. Sertifikatnya saja tidak ada. Saya sudah cek ke pemkab maupun pemkot, termasuk Pasar Indihiang, saat ini masih atas nama pribadi seseorang,” beber dia.

Namun, dia berharap apabila memang dibubarkan, pelayanan pasar tradisional bisa lebih baik. Aset terdokumentasi dengan jelas dan tertib. Kemudian memperbaharui persyaratan perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Mengingat, dari sisi kelayakan bangunan, semua sudah tidak memadai menggunakan izin lama. “Sebab, ada kerancuan saat penyerahan aset. Pemkot menyerahkan ke PD Pasar Resik itu 2011. Sementara pemkab menyerahkan aset ke pemkot 2013. Ini kita harap bisa diadministrasikan secara tertib termasuk aspek lain,” tandasnya.

Di tempat yang sama, anggota Badan Pengawas PD Pasar Resik Danial Kusumah menjelaskan hasil analisis keuangan mulai dari tarif bongkar muat sampai dengan abonemen kios, apabila dikalkulasikan dan dikomparasi dengan pengeluaran atau biaya operasional, tidak seimbang. Meski potensi pendapatan ditarik 100 persen. “Analisa kami, ketika tidak seimbang indikasinya ada penyelewengan, kinerja tidak baik atau tidak efisien dalam pengeluaran (biaya operasional, Red),” jelasnya.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), pasca perusahaan daerah tersebut berdiri sudah sering mengalami rasionalisasi jumlah pegawai. Bahkan, hingga saat ini justru terbilang kekurangan. Mengingat ada beberapa pegawai yang merangkap. Seperti staf merangkap kolektor. Kemudian ketika dievaluasi sisi kinerja, rata-rata 70 sampai dengan 80 persen setiap harinya dan terbilang sudah baik.

Mengingat masih kerap ada gangguan atau faktor lain sehingga tidak bisa tembus 100 persen dalam penarikan pendapatan dari lapangan. “Termasuk analisis keuangannya saya kira tidak ada masalah. Namun, muncul tunggakan, indikasinya karena apa? Padahal dari sisi penghamburan, penyelewengan, atau temuan tidak ada yang mengarah ke sana,” beber Danial.

Kesimpulan analisis pengawas, kata dia, mengarah terhadap sudah tidak seimbangnya kebutuhan operasional dengan tarif yang dibebankan terhadap pedagang. Sebab, pendapatan tertarik 100 persen pun misalnya di angka Rp 3 miliar masih tidak menutupi kebutuhan. “Yang digaungkan dinas teknis dulu saat masih UPTD, Penghasilan Asli Daerah (PAD) itu Rp 900 jutaan. Ketika dikelola PD Pasar Resik justru tidak ada penghasilan. Padahal, hitungan saya harusnya pendapatan itu Rp 3 miliar. Sisanya ke mana? Sementara kondisi saat ini, tertarik 100 persen pun tidak mencukupi kebutuhan operasional,” beber dia.

Apalagi, dibandingkan daerah lain yang terbilang pengelolaannya setara, tarif masih terbilang rendah. Termasuk hasil studi banding ke daerah lain yang hasilnya dilampirkan sebagai bahan masukan bagi pemkot, tapi tak kunjung direalisasikan. “Otomatis berpengaruh terhadap penggajian dan lain sebagainya. Bagaimana semangat bekerja, ketika gaji saja telat. Optimal seperti apa dalam bekerja, belum lagi ada gangguan lain salah satunya statement pembubaran yang memengaruhi psikologi pegawai,” analisisnya.

Dia pun menyoroti kaitan hak guna pakai kios yang perlu pemutihan. Sebab, setelah peralihan aset dari Pemkab ke Pemkot Tasikmalaya tidak ada dokumen jelas yang memberi keterangan secara detail terkait masa tenggang waktu pedagang menggunakan suatu kios. Padahal, apabila dokumen tertata dengan rapi akan berpotensi menjadi sumber pendapatan yang cukup signifikan dalam menggenjot perusahaan daerah itu. “Implikasi terhadap PD Pasar Resik itu tidak dimilikinya dokumen legal formal semacam sertifikat. Kemudian suatu pedagang memulai sewa di suatu kios itu kapan, tidak jelas,” terang dia.

Danial menambahkan alasan yang dituangkan pemkot dalam pengusulan Raperda pembubaran PD Pasar Resik seolah pihak manajemen maupun pengawas telah menzalimi pedagang. Ditandai pelayanan yang kini belum dirasakan baik bagi warga pasar tradisional, ataupun berkontribusi terhadap pemkot berbentuk PAD. “Kami sudah berupaya menjelaskan ke pemkot, ke DPRD.

Tapi seolah tidak ada perubahan bahkan tanggapan serius. Kalau perusahaan mau profit, kita sudah hitung tarif minimal dan rasional. Sesuaikan jenis komoditas, luas kios, posisi strategis. Kita sudah hitung riil. Analisis kami seolah tidak diberi kesempatan untuk dijelaskan,” keluhnya.

Dia menyesalkan pemkot dalam hal ini wali kota tidak pernah terjun langsung dengan Badan Pengawas maupun Direksi PD Pasar Resik, membahas secara serius persoalan yang mengganjal usaha perusahaan. Bahkan, tim monev yang belakangan melakukan pengawasan tidak pernah berkomunikasi sedikitpun dengan Badan Pengawas. “Bisa dikatakan sepihak. Sederhananya, ketidakpedulian pemkot atas dinamika faktual yang dihadapi PD Pasar Resik. Kemudian ketidakmauan, ketidakberanian juga dari pemkot. Seolah tutup mata tutup telinga persoalan sebenarnya seperti apa,” tutur dia. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.