Pemda Tak Kompak Soal Vaksin

8
Sejumlah seniman Costume Player (cosplay) super hero menghibur murid yang sedang diberikan suntikan imunisasi Measles Rubella (MR) atau campak dan rubella oleh petugas medis di SDN 002 Jalan Kesehatan Pekanbaru, Riau, Rabu (1/8/2018). Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan secara serentak melakukan Kampanye dan pemberian imunisasi MR kepada anak usia sembilan bulan hingga 15 tahun sebagai komitmen global untuk membasmi virus campak rubella yang bisa memicu kecacatan dan kematian pada anak. ft : evan/RIAU POS

TASIK – Pasca keluarnya fatwa Ma­jelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan vaksin measles rubella (MR), Pemerintah Kota Tasikmalaya menegaskan menunda pemakaian vaksin buatan Serum Insitute of India (SII) tersebut.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya H Muhamad Yusuf mengatakan dengan terbitnya fatwa haram vaksin MR, pihaknya meminta dinas terkait menahan penggunaan vaksin tersebut. Itu untuk menghindari penolakan masyarakat terhadap vaksin yang ditenggarai mengandung unsur babi itu. “Kalau sudah difatwakan,

saya kira ikuti saja. Tentunya MUI melakukan itu (fatwa haram, Red) berdasarkan hasil penelitian dan kajian mendalam,” ujarnya kepada wartawan di kediamannya Jalan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Rabu (22/8).

Yusuf pun mendorong Dinas Kesehatan meninjau kembali penggnaan vaksin MR di Kota Tasikmalaya. “Pak wali juga tentu akan mengeluarkan kebijakan, saya akan membantu berkoordinasi. Kita daerah, melihat saja sejauhmana kebijakannya diambil,” tutur Yusuf.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr H Cecep Z Kholis mengungkapkan sementara waktu menunda penggunaan vaksinasi MR dan hanya melaksanakan vaksinasi campak. “Maka pelaksanaan saat ini hanya vaksin campak saja, MR-nya kita stop,” ungkap Cecep.

Sebab, kata dia, MUI tengah merancang fatwa untuk memperbolehkan penggunaan vaksin MR dengan alasan darurat. Sampai vaksin yang benar-benar halal dapat digunakan terhadap balita. “Namun itu kan (membolehkan penggunaan vaksin MR, Red) belum dirilis oleh MUI, bahwa dengan alasan darurat itu bisa digunakan sampai yang halal ada,” tandasnya.

Di Kabupaten Tasikmalaya, penggunaan vaksin MR bagi balita tetap akan dilaksanakan. Mengingat adanya klausul MUI pusat yang masih memperbolehkan penggunaannya karena kondisi keterpaksaan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dr Faisal Suparyanto menegaskan penggunaan vaksin MR untuk imunisasi di Kabupaten Tasikmalaya masih berjalan. ”Kita tidak menundanya, kita juga sudah komunikasi dan konsultasi dengan MUI Kabupaten Tasikmalaya soal fatwa MUI pusat tersebut,” kata Faisal saat dihubungi Radar, Rabu (22/8).

Menurutnya, penggunaan vaksin MR sudah berjalan di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Meski MUI telah mengeluarkan fatwa haram pemakaian vaksin MR. ”Perlu digarisbawahi dalam fatwa itu masih memperbolehkan memakai vaksin MR. Walaupun diketahui mengandung babi, tapi karena belum ada yang halal maka masih diperkenankan menggunakannya,” terang dia.

Sebab, kata dia, akan lebih bahaya kalau balita tidak di imuniasasi MR. Karena bisa mudah terserang berbagai penyakit. “Jadi intinya, vaksin MR ini diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus campak dan rubella atau campak Jerman,” paparnya.

Sudah Vaksin 80 %
Sementara itu, sebanyak 80 persen balita usia 8-9 bulan di Kota Banjar telah diberikan vaksin MR. Yang didistribusikan melalui posyandu dan rumah sakit.

“Meski telah keluar fatwa haram MUI, di Kota Banjar vaksin MR tetap berjalan. Selain belum ada perintah menghentikan pemberian vaksin MR kepada balita,” kata ujar Kepala Seksi (Kasi) Suveilan dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Banjar Holilurohim, Rabu (22/8).

Dia menerangkan pelaksanaan program vaksin MR rutin dilaksanakan setiap bulan. Menurutnya, jika belum ada larangan menghentikan pemberian vaksin MR, pihaknya akan menuntaskan sasaran pemberian vaksin bagi balita hingga mencapai 100 persen.

“Program ini sudah lama, dulu hanya campak saja (measles) tapi sekarang ditambah rubella jadi disebutnya vaksin MR. Kalau kandungan babi sendiri yang dinyatakan MUI memang baru kali ini keluar,” katanya.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait terbitnya fatwa haram MUI pusat.
“Kalau di lapangan juga masih berjalan lancar pemberian vaksin MR, dan sejauh ini ibu dari balita pun tidak ada yang menyatakan keberatan,” ungkapnya.

Terpisah, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran memastikan tahun ini program imunisasi vaksin MR tidak dilaksanakan kembali. ”Waktu ada kasus tahun lalu (terserang campak, Red), kita sempat ikut program vaksin MR. Tapi sekarang tidak ada kasus, maka pelaksanaan imunisasi vaksin tidak dilaksanakan lagi, ” ujar Kepala Bidang Pengendalian Penyakit (P2) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Yadi Sukmayadi kepada Radar, Rabu (22/8).

Menurutnya, imunisasi vaksin MR berfungsi untuk mencegah penyakit rubella atau campak pada anak dalam masa pertumbuhan. ”Jadi vaksin itu fungsinya hanya untuk mencegah, bukan mengobati,” tegasnya.

Terkait haram atau tidaknya vaksin MR yang terdeteksi mengandung enzim babi, kata dia, penggunaanya masih tetap diperlukan. ”Apalagi virus MR ini kan menular dan dapat mengancam jiwa si penderita, sementara belum ada lagi vaksin pengganti,” jelasnya.

Anak-anak yang terserang rubella biasanya mengalami penurunan daya tahan pada tubuhnya. ”Si virus rubella ini bisa menggerogoti tubuh bayi, bahkan bisa sampai lumpuh,” terangnya.

Hingga saat ini, Yadi belum mendapatkan informasi secara resmi terkait dengan fatwa haram MUI bagi penggunaan vaksin MR. ”Kalau saya baca di berita vaksin MR ini katanya memang mengandung babi, tapi masih bisa digunakan karena dalam keadaan darurat,” katanya. (igi/dik/cep/den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.