Pemerhati Kaji Pemindahan Tugu Adipura

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

MOH HATTA – Tokoh-tokoh masyarakat Kota Tasikmalaya berkumpul untuk mengkaji rencana pemerintah kota (pemkot) memindahkan Tugu Adipura dari kawasan Masjid Agung-Taman Kota (Tamkot) ke Simpang Padayungan, Minggu (9/9). Hasil kajiannya, pemindahan tugu bersejarah itu kurang rasional.

Inisiator pengkajian Tugu Adipura, Rudi Rusnadi menyatakan apabila pemkot bersikukuh memindahkan Tugu Adipura itu harus bermusyawarah dulu dengan berbagai pihak. Seperti elemen masyarakat, tokoh, ahli dan saksi sejarah pendirian tugu raihan penghargaan Adipura berturut-turut 1993-1996 itu.

“Kami pertanyakan alasan yang substantif, pemindahan tugu itu untuk apa?” jelasnya dalam pertemuan di salah satu tempat di Jalan Moh Hatta.

Jika tidak musyawarah terlebih dahulu, pihaknya tidak akan segan-segan menurunkan massa. Karena pemkot menggunakan “tangan besi” dalam memindahkan tugu tanpa mengakomodir pertimbangan.

Menurut dia, rencana pemindahan tugu itu telah menyinggung simbol sejarah capaian prestasi Kota Administratif (Kotif) Tasikmalaya kala itu. Pemda bersama-sama dengan masyarakat sudah berjuang menjaga kebersihan kota.

Sehingga tugu yang dibangun era Bupati Tasikmalaya Kolonel Inf H Adang Roosman SH dan Wali Kotif Edi Hardiana itu memiliki nilai historis yang tinggi.

“Kenapa tiba-tiba dipindah ketika jalan aktif dibuat andesit dan rekayasa lalu lintas menjadikan Mayor Utarya aktif kembali? Sementara andesit saat ini jadi tempat pedagang kaki lima (PKL),” paparnya.

Pengamat tata kota Nanang Nurjamil menyatakan tidak setuju apabila tugu itu dipindahkan ke Simpang Padayungan. Apalagi alasannya untuk mengurai kemacetan di kawasan Masjid Agung-Tamkot. “Bukan gara-gara tugu di sana macet. Karena ada andesit depan masjid agung, karena fungsi jalan berubah dampaknya macet,” tuturnya.

Padahal, kata dia, pengalihan fungsi jalan utama menjadi area publik yakni batu andesit jelas melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di mana fungsi jalan diubah sehingga mengakibatkan gangguan lalu lintas. “Itu saja sudah melanggar. Kenapa jadi menyalahkan tugu? Dasar hukum pemindahan Tugu Adipura itu apa?” tanya Nanang.

Dia memprediksi anggaran Rp 200 juta tidak akan cukup untuk memindahkan tugu yang lebih baik dari kondisi saat ini. Tidak sebanding dengan nilai historis dan ikonis tugu tersebut. “Saya kira saat dipindahkan tidak akan cukup apabila lebih baik dari saat ini. Yang harus dipikirkan itu bagaimana caranya dapat Adipura lagi,” paparnya.

Sementara, putra mantan Bupati Tasikmalaya Adang Roosman, H Noves Narayana mengatakan tak keberatan apabila Tugu Adipura dipindahkan. Asalkan demi menata Kota Resik menjadi lebih indah.

Selain itu, tugu yang dibangun harus lebih baik dari saat ini. “Sejak awal saya memang setuju-setuju saja. Terlepas aspek historis yang melekat dalam tugu itu. Asalkan di tempat yang lebih bagus lagi,” terangnya yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Noves menilai untuk meraih penghargaan Adipura lagi rasanya sangat sulit. Maka dari itu, pemkot harus berjuang lebih serius. “Saya apresiasi rekan-rekan yang menolak dengan argumen dan alasannya masing-masing. Memang apabila ditempatkannya tidak lebih baik dari sekarang, tentu akan menuai polemik kembali,” jelas dia.

Pengamat pemerintahan Tasikmalaya Asep M Tamam mendorong wali kota supaya aktif melakukan kegiatan nonformal. Mengundang berbagai pihak dan elemen masyarakat untuk mencari solusi pemecahan masalah di Kota Tasik.

“Khususnya soal tugu, sudah banyak yang berpendapat. Baiknya Pak Wali mengundang mereka untuk mencari solusi. Kemudian mencairkan berbagai ketegangan yang muncul akibat kurangnya silaturahim,” saran Asep. (igi)

loading...