Pemerintah Didesak Buat Aplikasi Laporan Penyaluran Dana Gempa

7

FIN.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah harus secara berkala melaporkan kepada masyakarat terkait pemasukan dana bantuan bencana alam yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri.

Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan untuk melakukan kontrol pengeluaran dan pemasukan dana bantuan bencana alam sebaiknya dibuatkan sebuah aplikasi komputer.

Menurut dia, aplikasi tersebut berfungsi mencatat secara detil siapa saja petugas pelaksana lapangan sampai siapa saja nama perorangan ataupun kelompok yang memberikan bantuan.

“Sebaiknya segera dibuat sebuah aplikasi teknologi yang mencatat secara detil semua pemasukan terkait dana bantuan bencana alam agar bisa dipertanggungjawabkan,” kata politisi PKB Abdul Kadir Karding kepada wartawan di Forum Legislasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/10).

Politisi yang asli daerah Donggala ini mengatakan, terkait dana bantuan asing sudah ada aturan yang disusun oleh pemerintah daerah.

Dia menambahkan dimulai dari petugas pelaksana lapangan sampai dengan ketua penyelenggara dan pelaksananya juga sudah disusun.

“Pemerintah daerah menyusun aturan untuk penyelenggaraan dana bantuan. Nama tempatnya itu disebut dengan Posko Induk. Ketua dan wakil ketua penyelenggara dan pelaksana lapangannya itu Pangdam dan Korem yang berada di dalam posko induk,” katanya.

Karding mengatakan pencatatan dana bantuan dan penyalurannya perlu dilaporkan ke publik secara berkala.

Tujuannya agar meminimalis informasi-informasi yang beredar di dunia sosial media dan meredam rasa sensitif yang tinggi yang dimiliki para korban bencana alam.

Dia menjelaskan saat ini masih ada 4 kabupaten dan kotamadya yang belum mendapatkan bantuan diantaranya daerah Lindu, Kulawi, dan Balesang. Hal ini menurut dia disebabkan rusaknya jalur tansportasi darat.

“Selain ketiga daerah itu ada daerah Petobo yang juga belum dapat bantuan. Memang kesulitannya helikopter kita terbatas dan jika sewa mengeluarkan anggaran yang tinggi,” katanya.

Karding menegaskan terkait isu penjarahan yang diberitakan, para pelakunya bukan masyarakat yang menjadi korban dari bencana alam. “Tapi mereka berasal dari daerah di luar bencana alam,” katanya.

Di sisi lain Itjen Kementrian Sosial Dadang Iskandar mengatakan penyaluran dana bantuan untuk korban bencana alam dipastikan tidak ada yang menyimpang atau menyalahi aturan.

Terkait isu penjarahan yang telah diberitakan media seperti kasur dan beberapa kebutuhan primer rumah tangga, dikatakan Dadang pihaknya telah melakukan penyisiran dan berhasil menemukan bahan-bahan jarahan tersebut.

“Saat mendengar adanya penjarahan seperti kasur dan beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya kami dari Kemensos langsung melakukan penyisiran. Dan berhasil mendapatkan kembali apa saja barang-barang yang dijarah tersebut. Diantaranya kasur sebanyak 2 truk,” katanya.

Dadang juga meminta kepada semua elemen masyarakat dan media untuk selalu bersama-sama melakukan pengawasan terhadap dana bantuan bencana alam.

Sementara itu Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan dalam proses pengawasan dana bantuan terhadap bencana alam ini sebaiknya juga diikutsertakan lembaga penegak hukum seperti KPK dan BPK.

Ia beralasan saat ini keuangan negara sedang tidak banyak oleh karenanya perlu diawasi secara bersama agar penggunaannya bisa lebih efisien.

“Saya sangat konsern terhadap dana-dana yang digelontorkan ke bencana alam. Alasannya bangsa kita saat ini sedang tidak memiliki uang yangg begitu besar. Saya berharap KPK dan BPK itu perlu hadir dan juga media untuk mengawasi kemana uang itu,” tandasnya.

(NAL/FIN)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.