Pemerintah Harus Bentuk Perda Air Limbah

184
0
SEMANGAT. Peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan UPTD SPALD Kota Tasikmalaya berfoto bersama Kasi Wilayah 1 Subdit Air Limbah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI, Nanda L Sirait di Hotel Horison. Tina Agustina / Radar Tasikmalaya

YUDANEGARA – Terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kota Tasikmalaya harus diikuti dengan pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

UPTD SPALD yang berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perwaskim) Kota Tasikmalaya terbentuk sejak 2018. Namun operasionalnya baru efektif mulai 2019.

Kepala UPTD SPALD Kota Tasikmalaya Suprianto ST menyebutkan lembaga yang dipimpinnya ini belum memiliki payung hukum yang secara spesifik mengatur teknis pengelolaan air limbah domestik. Dengan demikian, untuk penarikan retribusi saat ini masih menggunakan peraturan daerah yang lama tentang retribusi jasa umum 2017.

“Kita memang baru membentuk lembaganya, namun belum punya perda yang secara spesifik mengatur operasional UPTD SPALD. Kalau nanti dibentuk perda, tidak hanya mengatur tentang retribusi saja, akan tetapi semua sistem pengelolaan dari hulu sampai hilirnya,” tutur Supri saat menghadiri Pelatihan Penguatan UPTD SPALD yang bekerja sama dengan SNV Indonesia, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan instansi lainnya di Hotel Horison, 24-25 Juni 2019.

Supri berharap adanya penguatan kelembagaan yang dilaksanakan kemarin bisa lebih meningkatkan pengetahuan bagi operator-operator yang bekerja di UPTD SPALD.

Nanda L Sirait, Kasi Wilayah 1 Subdit Air Limbah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Republik Indonesia, sangat mendorong agar Kota Tasikmalaya segera memiliki payung hukum untuk UPTD SPALD.

Nanda menjelaskan bahwa pengelolaan air limbah ini merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah daerah, sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Segera diinisiasi untuk Perda Pengelolaan Air Limbah. Perda nanti yang harus mengatur bagaimana pengelolaan air limbah domestik ini bisa berjalan,” tutur dia saat menyampaikan materi di hadapan peserta pelatihan.

Nanda juga menjelaskan bahwa pengelolaan air limbah domestik ini sangatlah penting. Tidak hanya menjadi pekerjaan dari UPTD SPALD saja, tapi juga semua stakeholder yang ada. Berdasarkan data hasil penelitian dari WHO saat ini pencemaran air sungai dari limbah domestik sebesar 75 persen.

“Sudah bagus, Kota Tasikmalaya punya UPTD ya, nanti bisa naik jadi UPTD BLUD, kemudian bisa jadi PD. Maka dari itu, kita harus mendorong agar segera punya perda-nya,” tutur dia.

Senada dengan yang disampaikan Nanda, Kabid Infrastruktur dan Permukiman Disperkim Provinsi Jawa Barat, Lucky Ruswandi menyampaikan, sanitasi itu adalah urusan wajib dan penting. Akan tetapi, belum semua pemerintah daerah menganggap bahwa sanitasi menjadi isu yang penting.

“Kami di provinsi menyediakan anggaran untuk program sanitasi ini sekitar Rp 40 miliar, akan tetapi hanya terserap Rp 28 miliar, karena pemerintah daerah kabupaten kota masih banyak yang belum mengakses untuk pembangunan infrastruktur sanitasi. Untuk itu, kami juga mendorong agar Kota Tasikmalaya bisa mengakses anggaran yang memang disediakan oleh pihak Provinsi Jawa Barat. Silakan diajukan melalui RKA online yang bisa diakses oleh Bapelitbangda masing-masing daerah,” katanya. (tin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.