Pansus Masih Menunggu Konsolidasi di Eksekutif

Pemerintah Kota Banjar Harus Segera Mengeluarkan Perda Parkir

28

BANJAR – Sekretaris GMNI Kota Banjar Fahri Aditya meminta berbagai persoalan perparkiran di Kota Banjar, mulai parkir umum, of the road hingga khusus disikapi serius. Pemerintah kota harus segera mengeluarkan Perda Parkir.

“Kemudian penting juga ketika ada permasalahan, dinas yang berkaitan harus segera turun tangan. Kepala daerah juga sebagai pemangku kebijakan harus mencari solusi yang tepat dan tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh, juru parkir jangan sampai kehilangan pekerjaan, pemilik lahan parkir harus cermat menghitung potensi pendapatan parkirnya jika dipihakketigakan,” kata Fahri Senin (18/3).

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar Supratman mengatakan beberapa persoalan parkir diharapkan bisa teratasi dengan adanya Perda Parkir yang saat ini tengah digodok di DPRD. Perda bisa menjadi kebijaan untuk persoalan parkir.

“Kita sedang mendorong supaya perda ini segera diterbitkan. Kami sudah mengusulkan Raperda Parkir. Beberapa aturan soal parkir umum dan parkir khusus akan didasari oleh perda itu. Termasuk pengelolaan parkir khusus,” katanya.

Ketua Pansus Parkir DPRD Kota Banjar Anwar Karim mengatakan penerbitan Perda Parkir tinggal menunggu konsolidasi antara Dishub, Bidang Pendapatan dan Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Banjar.

Persoalan yang belum clear dalam menerbitkan perda ada pada pengelolaan parkir. Contoh dalam retribusinya. Apakah dikelola Dishub atau oleh Bidang Pendapatan.

“Ya mudah-mudahan secepatnya ada penetapan karena kami juga mendorong ini segera selesai. Target pengesahan Raperda Parkir ini sebenarnya awal tahun kemarin, tapi molor,” kata Anwar.

Menurut dia, aturan teknis yang mendetail nantinya akan diatur melalui peraturan wali kota yang berdasar pada Perda Parkir. Ia berharap beberapa persoalan parkir di Kota Banjar terjawab oleh adanya perda.

“Orientasi pengelolaan parkir sebetulnya lebih kepada pengelolaan yang dilakukan oleh BUMD. Memang ke arah sana butuh waktu dan proses terutama kesiapan sumber daya manusianya. Tapi secara perlahan lah dikelola dulu, apakah oleh Dishub retribusinya atau (Bidang) Pendapatan. Tapi ending-nya nanti pengelolaan perkir ditangani BUMD seperti di kota-kota besar,” katanya. (cep)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.