Pemerintah Kota Tasikmalaya Siap Alokasikan Lima Persen APBD untuk Kelurahan

394
0
Loading...

CIHIDEUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya akan mengalokasikan dana kelurahan sebesar lima persen dari pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya Drs H Ivan Dicksan menjelaskan, pada 2020, pemkot akan mengalokasikan dana sekitar Rp 70,8 miliar untuk 69 kelurahan. Pemecahan anggarannya akan dibagi secara proporsional dengan beberapa indikator. “Antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah warga miskin dan lain-lain,” ucapnya kepada Radar, Minggu (21/7).

Menurut Ivan, anggaran Rp 70,8 miliar itu tidak termasuk dana alokasi umum (DAU) tambahan, di mana pada 2018 saja tambahan untuk alokasi dana kelurahan mencapai Rp 25 miliar. “Sudah menjadi kewajiban bagi pemda untuk mengalokasikan lima persen dari APBD, kami berupaya memenuhi ketentuan yang sudah diatur undang-undang,” tuturnya.

Sementara itu, pada Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020 di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (19/7) malam, DPRD mengingatkan para lurah untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran. “Seperti kita ketahui, di Kabupaten Tasikmalaya ada kepala desa yang terjerat hukum akibat tersandung kasus dana desa. Bukan menakut-nakuti, kita berharap kasus serupa tidak terjadi di Kota Tasikmalaya,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Nurul Awalin dalam rapat paripurna.

Menurutnya, para lurah harus cerdas dalam mengelola dana kelurahan. Apalagi anggaran yang dialokasikan untuk kelurahan sangat besar mencapai Rp 96,3 miliar. Hal itu merunut pada aturan di mana pemkot harus mengalokasikan lima persen dari APBD setelah dikurangi DAK. “Kita ingin para lurah menyiapkan rencana pelaksanaan anggaran sebaik mungkin sehingga output dalam konteks pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan bisa tercapai,” ujarnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Andi Warsandi menambahkan, pelaksanaan anggaran dana kelurahan harus diawasi supaya efektif dan efisien. “Artinya bila dibagi rata mencapai Rp 1,39 miliar per kelurahan. Ini harus didorong dan diawasi supaya dapat diaplikasikan secara efektif, efisien, produktif, berdaya guna, dan berhasil guna,” ucapnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.