Pemerintah Provinsi Jabar Harus Menggenjot PAD

12
0
PAPARAN. Anggota Banggar DPRD Jabar Yusuf Puadz memaparkan rekomendasi dalam rapat paripurna.
PAPARAN. Anggota Banggar DPRD Jabar Yusuf Puadz memaparkan rekomendasi dalam rapat paripurna.

BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar)  gelar Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Provinsi Jabar, Rabu (10/7/2019).
Dalam kesempatan tersebut Badan Anggaran memberikan beberapa rekomendasi.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jabar Yusuf Puadz mengatakan, rekomendasi-rekomendasi khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Banggar mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya maksimal terhadap potensi pendapatan daerah. Hal itu dilakukan untuk mengimbangi kebutuhan pembiayaan program pembangunan di Jawa Barat yang setiap tahun mengalami peningkatan, terutama dari sektor pajak dan pemanfaatan aset milik daerah.

DPRD Jabar menilai ada beberapa aset provinsi yang potensial apabila dimanfaatkan maksimal, terutama yang dikelola oleh pihak ketiga. Sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah Pemprov Jabar diminta melakukan penataan, pengamanan dan penyelamatan khususnya untuk aset tidak bergerak melalui inventarisasi, sertifikasi dan penguasaan fisik.

Selain itu, Badan Anggaran memberikan catatan kepada BUMD yang belum mampu memberikan kontribusi PAD, berbanding terbalik dengan penyertaan modal yang diberikan melalui APBD cukup besar.

Sehingga, kata dia, Badan Anggaran memberikan rekomendasi kepada Pemprov Jabar untuk BUMD prospektif tetap dilanjutkan sedangkan yang bermasalah dan menimbulkan beban sebaiknya ditutup atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Di samping itu dalam upaya peningkatan kinerja BUMD, DPRD Jabar mendorong pemprov untuk meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan yang ketat untuk membenahi BUMD yang bermasalah.

Hal tersebut dilakukan agar BUMD lebih fokus terhadap bisnis yang benar-benar memberikan profit sesuai dengan bisnis plan yang telah dibuat.

Selanjutnya menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditandai dengan ditingkatkannya alokasi pendanaan bagai pengembangan pariwisata, khususnya bagi peningkatan SDM pariwisata, promosi icon pariwisata Jawa Barat, infrastruktur penunjang dan pengembangan kawasan wisata terpadu yang potensial.

Serta pengembangan desa-desa wisata berbasis alam, budaya dan ekonomi kreatif.(dg/adv) 

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.