Pemerintah Rasionalisasi Pajak Daerah

455
0
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani saat menjalani rutinitasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani saat menjalani rutinitasnya.

JAKARTA – Pemerintah akan mengatur rasionalisasi pajak daerah yang bakal tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan. Tujuannya, guna menggenjot aliran investasi di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, di dalam Omnibus Law Perpajakan nantinya terdapat revisi sejumlah pasal-pasal tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Rasionalisasi pajak daerah tujuannya untuk mengatur kembali yang selama ini kewenangan pemerintah pusat guna menetapkan tarif pajak daerah secara nasional, maka akan ditegaskan di dalam RUU ini. Dan ditegaskan peraturannya melalui peraturan presiden (perpres),” kata Sri, Sabtu (23/11).

Untuk mengimplementasikan kebijakan ini, Sri mengaku bakal melakukan konsultasi dengan asosiasi pemerintah daerah untuk memastikan, pengumpulan pajak asli daerahnya agar tetap bisa berjalan baik.

“Kami berharap, pengumpulan pajak daerah itu harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menciptakan lingkungan usaha, penciptaan kesempatan kerja, dan investasi yang baik,” tuturnya.

Kendati demikian, Sri juga tidak menampik bahwa rasionalisasi pajak daerah ini bakal memangkas pemasukan daerah dalam jangka pendek. Namun, ia meyakini bakal ada kompensasi lain yang akan mengalir ke daerah, salah satunya adalah masuknya aliran investasi asing ke daerah tersebut.

Loading...

Namun, dia tidak menampik bahwa rasionalisasi pajak daerah ini bakal memangkas pemasukan daerah dalam jangka pendek. Sri meyakini bakal ada kompensasi lain yang akan mengalir ke daerah, salah satunya adalah masuknya aliran investasi asing ke daerah tersebut.

“Kami akan tetap terus berkonsultasi dengan asosiasi dan pemerintah daerah, mengenai aturan rasionalisasi pajak daerah tersebut,” ujarnya.

Sri menambahkan, pemerintah juga bakal membuatkan formula kepada daerah supaya peraturan ini tidak menurunkan kinerja pemerintah daerah.

“Ini yang akan kita terus formulasikan, termasuk bagaimana pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan peraturan daerahnya secara lebih cepat melalui peraturan kepala daerah,” tutur dia.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menambahkan, setidaknya akan ada lima UU yang terdampak dari adanya Omnibus Law Perpajakan ini yaitu UU Ketentuan Umum Pajak (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta UU Pemerintah Daerah (Pemda).

“Undang-undang itu kelimanya masih hidup, hanya ada beberapa pasal yang memang perlu diubah akan diatur kembali lewat Omnibus Law,” kata dia.

Namun, Suryo tidak menjelaskan lebih rinci gambaran perubahan aturan terkait dengan UU PDRD dan UU Pemda yang akan dimuat dalam Omnibus Law nantinya.

Wacana rasionalisasi pajak daerah sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun lalu, pemerintah juga sempat berencana merasionalisasi jumlah retribusi daerah guna mendukung peningkatan daya saing di daerah.

Rencana rasionalisasi tersebut akan dibahas dalam perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) juga bisa menggerus pendapatan beberapa daerah tertentu.

Adapun rasionalisasi retribusi tersebut bisa dalam bentuk menghapus atau menyederhanakan retribusi daerah. Jika hal itu terealisasi, maka jumlah retribusi daerah bisa disederhanakan dari 32 jenis menjadi 9 jenis. (der/fin)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.