Pemilihan Bupati Tasikmalaya Rawan Politik Uang, Ini Sebabnya..

184
0
Dodi Juanda Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya

SINGAPARNA – Pilkada 2020 tetap digelar walaupun di tengah pandemi Covid-19. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya memetakan kerawanan pelanggaran pemilu pada saat tahapan kampanye pilkada serentak yang terbatas.

Politik uang semakin rawan terjadi ketika pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini digelar pada pandemi. Pasalnya kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi semakin lemah, sehingga rentan munculnya pelanggaran politik uang.

Baca juga : Tabung Gas Semburkan Api, 2 Warga Mangkubumi Kota Tasik Luka Bakar

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah memetakan dan menyosialisasikan agar masyarakat tidak tergiur pemberian uang dengan arahan memilih salah satu pasangan calon.

“Kami sudah arahkan pengawas dari berbagai tingkatan untuk sosialisasi ke masyarakat soal bahayanya politik uang,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda SIP kepada Radar, Selasa (29/9).

Sejauh ini, kata dia, kerawanan politik uang di tengah pandemi sudah dipetakan untuk bisa dilakukan antisipasi.

Loading...

“Dampak kondisi ekonomi masyarakat yang katanya akhir tahun ini akan mengalami resesi, prediksinya. Potensi kerawanan pelanggaran yang sudah kita petakan adalah politik uang,” ujarnya.

Menurut dia, pelanggaran dalam tahapan kampanye terbatas dengan politik uang ini diprediksi akan masif terjadi pada pilkada serentak ini. Sehingga ketika tidak dicegah akan berbahaya, karena sudah jelas pemberi dan penerima melanggar hukum.

“Bawaslu sudah memetakan potensi kerawanan politik uang tersebut termasuk upaya penindakannya. Kami mengimbau kepada masyarakat jangan sampai terjebak politik uang atau berbentuk barang untuk mempengaruhi pemilih,” terang dia.

Dia menambahkan, dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran politik uang, Bawaslu tentunya harus memenuhi syarat formil dan materil, yakni ada penerima dan pemberi dan juga barang buktinya.

“Kita yang paling utama melakukan pencegahan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tidak mau diiming-imingi oleh uang untuk mempengaruhi pilihannya,” tegas dia.

Baca juga : Pasien Corona di Kota Tasik Melonjak, Anggaran Tekor, Warga Diminta Waspada

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin menambahkan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pemberi dan penerima terancam hukuman pidana penjara.

“Kami akan gencar menyosialisasikan melalui pengawas pemilu di tingkat kecamatan, desa sampai ke TPS. Agar masyarakat tidak menerima imbalan politik berupa uang,” tambah dia. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.