Pemilik Lahan Tak Ingin Ganti Rugi

155
0
Loading...

TAWANG – Sidang kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek Jalan Lingkar Utara (Lingtar) Kota Tasikmalaya dengan terdakwa D akan kembali disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Rabu (27/3). Para pemilik tanah yang menjadi korban menginginkan status lahan yang sudah milik pemerintah itu dikembalikan ke warga. Mereka tidak ingin lagi ada uang ganti rugi.

Hingga saat ini, lima pemilik lahan di wilayah Purbaratu itu belum menerima dana ganti rugi. Perwakilan warga, H Yudi Misbahul Munir menyatakan, para pemilik lahan tidak akan pernah berhenti memperjuangkan haknya. Apalagi, sidang kasus itu terus bergulir dari waktu ke waktu di Pengadilan Tipikor Bandung. “Semoga sidang mendatang ada keputusan atau apa pun yang sifatnya bisa menginstruksikan supaya status hak atas tanah kembali menjadi milik kami,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di Jalan BKR, Minggu (24/3).

Dia menceritakan dalam proses persidangan beberapa waktu lalu, hakim sempat marah lantaran status tanah warga itu sudah beralih ke pemerintah. Padahal, lima pemilik lahan itu belum menerima dana ganti rugi.

Yudi menjelaskan, lahannya yang sudah berstatus milik pemerintah tetap digarap olehnya. Lantaran, secara de facto, lahan itu masih miliknya dan dia belum menerima dana ganti rugi. “Bahkan berdasarkan aturan, pemkot dalam membebaskan sisa lahan yang akan digarap untuk proyek Jalan Lingtar harus bertahap dari awal. Penentuan lokasi dan lain sebagainya karena sudah masuk masa kedaluwarsa. Kita enjoy saja akan menggarap lahan, bahkan membuat bangunan di lahan kami,” ujar dia.

Apabila dalam sidang tidak ada keputusan yang diinginkannya, Yudi dan pemilik lahan lainnya akan menggiring kasus dugaan korupsi dana konsinyasi pembebasan lahan itu ke lembaga hukum yang lain. Salah satunya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). “Kami punya lahan di sana, perjuangan bertahun-tahun. Dengan mudahnya pemerintah mengambil begitu saja dengan cara yang tidak patut,” katanya menegaskan.

Loading...

Kuasa Hukum salah seorang pemilik lahan, Taufik Rachman telah melakukan investigasi kasus tersebut sekitar satu tahun. Dia menduga ada kejahatan bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pembebasan lahan pada proyek Lingtar.

Awal mulanya ada proses pencairan uang dari kas daerah yang dititipkan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanpa dasar yang jelas. Dana konsinyasi pembebasan lahan itu masuk ke rekening pribadi D pada akhir Desember 2016. Sementara, surat permohonan konsinyasi baru diserahkan pada Februari 2017. Lalu, perintah penitipan uang ganti lahan baru terbit pada Juni 2017.

“Dari kejadian itu, patut diduga ada unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan kemungkinan disalahgunakan dan jelas ada kerugian negara di sini. Kenapa terstruktur? Karena dilakukan pejabat daerah,” ujar Taufik.

Pihaknya juga sudah melaporkan kasus dugaan penggunaan dokumen palsu dalam berita acara serah terima dana ganti lahan untuk proyek Lingtar ke Polres Tasikmalaya Kota. Namun, karena kasus tersebut sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tasikmalaya, polresta tidak melanjutkan penyelidikan. Akhirnya, penyidik dari kejari lah yang melakukan penyelidikan dan hasilnya diindikasikan ada perbuatan pemalsuan surat atau dokumen. “Tetapi dalam proses persidangan, dakwaan jaksa terkait surat tersebut tidak muncul. Namun, jaksa berhasil mengungkap adanya dugaan penandatanganan dokumen yang patut diduga palsu,” kata Taufik.

Apabila pada sidang Rabu mendatang perihal dugaan penggunaan surat atau dokumen palsu pada proses penitipan uang ganti rugi itu tidak muncul, Taufik menyimpulkan dua hal. Pertama, ada misinformation dari kepolisian yang disampaikan ke kliennya, H Maman Farohat dan H Yudi Misbahul Munir terkait dugaan dokumen palsu itu. Kemungkinan kedua, kejaksaan tidak memunculkan materi itu di persidangan. “Kalau nanti tidak muncul, kita akan lapor ke Komisi Kejaksaan Jakarta, termasuk ke Komnas-HAM,” ucap Taufik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan menjelaskan, pada prinsipnya pemkot masih menunggu hasil persidangan yang tengah berjalan di Pengadilan Tipikor Bandung berkaitan kasus penggunaan uang konsinyasi yang dititipkan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya itu. “Soal berita acara pemutusan penetapan hukum atas lahan itu kan berasal dari BPN (Badan Pertanahan Nasional), yang bersumber dari penetapan pengadilan,” kata dia.

Menurutnya, tim appraisal kala itu menetapkan dana penggantian dengan taksiran yang terbilang maksimal. Dana ganti lahan itu tidak boleh melebihi harga yang sudah ditetapkan. “Adapun keberatan dari H Yudi juga diajukan setahun berjalan, saat itu sudah ada proses pemanggilan oleh pengadilan. Selama tenggang waktu yang ditentukan pun, keberatan dari warga tidak diajukan secara formal,” kata dia. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.