Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

2.8%

19.1%

7.1%

71%

Pemkab Akan Konsultasi ke BPK dan KPK

42
0
honorer

Pemerintah Kabupaten Ciamis masih mengkaji tuntutan honorer K2 soal dana insentif dan SK Bupati tentang penugasan. Bahkan, mereka akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal tersebut.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM ) Ihsan Rasyad AKS MM akan mengonsultasikan soal tuntutan honorer K2 –tentang insentif dan terbitnya SK Bupati soal penugasan honorer ke pemerintah pusat, KPK dan BPK. Itu penting, karena sampai saat ini masih menjadi polemik di kota dan kabupaten di Jabar.

“Sebagian besar belum teruji, apakah itu disahkan atau dibenarkan tidak, makanya mari kita cari referensi ke BPK atau KPK langsung konsultasi langsung, karena polemik di kabupaten kota di Jawa Barat,” jelas Ihsan di gedung DPRD Kabupaten Ciamis Kamis (22/11).

Bagaimana dengan daerah lain yang sudah menerbitkan SK Penugasan Honorer dari kepala daerah? Menurutnya, Pemkab Ciamis, tidak merujuk daerah-daerah yang sudah menerbitkan SK Penugasan. Namun, pihaknya merujuk ke aturan pemerintah pusat. “Sebenarnya rujukan kita tanpa melihat kota yang lain tetap kita rujukannya PP (Peraturan Pemerintah, Red). Kalaupun kota dan kabupaten lain mengeluarkan SK atau penugasan, mereka punya masing-masing kebijakan, regulasi dengan berbagai risikonya.

Namun sebagian besar belum teruji. Apakah itu disahkan atau dibenarkan tidak. Makanya mari kita cari referensi ke BPK atau KPK langsung konsultasi langsung, karena polemik di kabupaten kota di Jawa Barat,” jelas Ihsan.

Dia mencontohkan bahwa tidak semua daerah di Jabar mengeluarkan SK Penugasan. Hanya beberapa daerah saja. Seperti Karawang. Mereka, kata Ihsan, mengeluarkan SK penugasan yang ditandatangani kepala dinas dan macam-macam. Kalau Kabupaten Tasikmalaya, honorer mendapatkan insentif dari pendapatan yang sah. Contohnya dari BOS. Dari honorer kegiatan.

“Jadi untuk Ciamis ini ya belum ada solusinya, karena kita harus hati-hati dalam mengeluarkan sebuah regulasi. Karena ditakutkan jadi masalah di kemudian hari. Makanya pijakannya jangan sampai rapuh. Jangan sampai tersandung hukum,” tegasnya.

Bagaimana dengan insentif bagi K2? Ihsan menerangkan secara diplomatis. Pada dasarnya, kata dia, persoalan insentif, kalaupun memang keuangannya mampu, namun dasar regulasi tidak kuat, hal itu tidak bisa memaksakan. Begitu pun, jika dasarnya regulasinya kuat, namun anggarannya belum memungkinkan, tentunya harus matching (sesuai) nantinya.

Prinsipnya, bila dasar hukum pengeluaran insentif kuat, memang dana tersebut harus dikeluarkan. Dengan catatan, tetap harus mengacu kepada prinsip berapa persen belanja publik dan berapa persen belanja pegawai. “Rasio belanja pegawai itu harus diperhatikan supaya publik tidak merasa tersisihkan,“ jelasnya.

Ihsan menambahkan tentang prinsip kedua yaitu anggaran insentif yang dituntutkan K2. Menurutnya, anggaran harus berbasis kinerja. Dengan demikian, anggaran yang dikeluarkan, berdampak baik. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.