Pemkab Ciamis & Dewan Tak Punya Solusi Soal Pupuk, Korbannya Tetap Petani

94
1
Imam Dana Kurnia Anggota Komisi B DPRD Ciamis

CIAMIS – Kelangkaan pupuk bersubsidi di beberapa wilayah Ciamis masih belum menemukan solusi konkret. Meskipun DPRD bersama Dinas Pertanian sudah menggelar rapat membahas persoalan tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Ciamis Imam Dana Kurnia menyampaikan bahwa DPRD Ciamis bersama Pemerintah Kabupaten Ciamis, dalam hal ini Dinas Pertanian dan produsen pupuk sebelumnya sudah melaksanakan rapat kerja membahas kelangkaan pupuk tersebut.

Namun diakuinya dari pertemuan itu belum mendapatkan solusi konkret. Tentunya hal itu menjadi bahan evaluasi kebutuhan kuota pupuk yang harus segera terpenuhi untuk masyarakat.

“Saya kira barangkali kalau menunggu hal ini, kita pasti akan ada keterlambatan saat petani untuk memupuk

lahannya pada saat waktu tanam,” ujarnya, Rabu (16/12).
Menurutnya, harus ada evaluasi daerah-daerah mana saja yang kekurangan pupuk. Pendataan disesuaikan dengan kebutuhan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pendataan dilakukan oleh setiap Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di setiap kecamatan. Data tersebut harus betul-betul update. “Evaluasi dan verifikasi datanya harus jelas,” ujarnya menyarankan.

Baca juga : Polemik Pasien Covid-19 Saat Pilkades Serentak di Ciamis

“Kalau mau betul-betul dihitung secara cermat, tidak mau ada jalan lain kecuali pemerintah daerah membeli pupuk,” ujarnya. “Bagaimana ada dana dialokasikan untuk membeli pupuk (untuk) subsidi,” ujarnya.

Namun dia mengingatkan agar Pemkab melihat regulasi soal pos anggaran untuk pembelian pupuk untuk membantu petani tersebut. “Nah ini juga harus dilihat regulasinya dulu,” kata Imam mengingatkan.

Sebelum memutuskan membeli pupuk non subsidi, kata dia, Pemerintah Kabupaten Ciamis harus memiliki kesepakatan dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

“Jangan sampai datanya ngawur. Datanya harus oke, karena menyangkut persoalan keterbatasan anggaran daerah juga. Akan repot,” ujar politisi senior ini.

Bagaimana solusi penggunaan pupuk organik? Menurutnya, itu bisa menjadi salah satu solusi. Namun untuk jalan keluar jangka panjang.

“Pendidikan petani ke depan dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk ya organik menjadi solusi,” ujarnya.

Tetap, kata dia, kebutuhan pupuk untuk petani harus dihitung dengan tepat. “Jangan-jangan pupuk organik ada, pupuk organik juga komplet,” kata dia.

“Jadi hari ini, Dinas Pertanian harus memastikan sesungguhnya kekurangan pupuknya berapa? Kalau nanti pemerintah daerah mau memberikan langkah itu (membeli pupuk, Red) harus klir. Jangan menjadi masalah kemudian hari,” tutur dia kembali mengingatkan.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis S Budi Wibowo menyampaikan sepengetahuannya dana bantuan sosial peruntukannya tidak bisa dipergunakan untuk jual beli.

“Lebih baik nanyanya ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) atau Dinsos mungkin,” paparnya.

Soal solusi penggunaan pupuk organik, dia menjawab bisa dikolaborasikan antara pupuk organik sama anorganik atau kimia. “Insyaallah bisa mengurangi ongkos produksi,” ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Dr H Kurniawan Ak CA menjelaskan, persoalan bantuan sosial dialokasikan untuk yang mempunyai risiko, seperti sampai masyarakat tidak bisa makan, mandi tidak ada air atau tidak bisa sekolah diantaranya itu.

“Kalau mereka tidak dibantu akan susah,” ujarnya menjelaskan.
“Kalau masalah pupuk, kurang masuk karena cenderungnya masalah ekonomi, karena bukan masalah sosial,” ujarnya.

Kurniawan menyampaikan, kalau dalam segi sisi anggaran APBD memang ada salah atu pos yang bisa digunakan dari belanja tidak terduga. Alasannya memang harus hati-hati, karena berlipat persyaratannya. Salah satunya harus ada kriteria keadaan darurat.

“Maka kalau kedaan darurat harus dinyatakan oleh pimpinan daerah yakni bupati. Nah kalau darurat itu akan merugikan bagi masyarakat, pemerintah dan akan mengganggu pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya menjelaskan.

“Saya bilang sesuai aturan di pengelola keuangan itu mengganggu pelayanan dasar, itu ada air, jembatan, pangan, silahkan SKPD teknis yang menyelesaikan sesuai kriteria yang ada di bidang masing- masing,” ujarnya.

Sebelumnya, dosen Pertanian Universitas Galuh (Unigal) Ciamis Dr Drh Agus Yuniawan Isyanto MF menyarankan salah satu solusi cepat mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi yang bisa diambil Pemkab Ciamis yaitu Pemkab Ciamis membeli pupuk non subsidi untuk para petani.

Nantinya para petani membeli pupuk tersebut dengan harga subsidi. Misalnya, Pemkab Ciamis bisa menggunakan anggaran dari dana bantuan sosial.

“Saya kira solusinya semoga masalah kelangkaan pupuk di petani bisa dapat cepat tertangani,” ujarnya saat diwawancarai Radar, Selasa siang (15/12).

Soal pupuk organik yang dijadikan jalan keluar Dinas Pertanian, kata dia, itu bisa menjadi solusi jangka panjang atau ke depan. Namun itu bukan solusi untuk menangani terjadi kelangkaan pupuk seperti saat ini.

“Usaha tani padi organik pun harus dipersiapkan tidak saja dari sisi budidaya, namun juga dari sisi pemasaran karena harga beras organik lebih mahal dari pada harga beras biasa. Jadi petani tidak akan mengalami kendala pada saat memasarkan produknya. Artinya solusi pupuk organik menjadi solusi ke depan, bukan sekarang ini,” kata dia menjelaskan. (isr)

loading...

1 KOMENTAR

  1. Pupuk adalah kebutuhan penting bagi para petani karena dengan langka atau mahalnya harga pupuk maka petani akan kesulitan dalam memaksimalkan hasil panennya dan berdampak pada kurangnya ketersediaan bahan pokok, padahal bahan pokok itu kebutuhan dasar rakyat yang seharusnya di jamin oleh pemerintah sebagai pengurus rakyat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.