Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.4%

83.5%

5%

0.5%

9.5%

Pemkab Ciamis Harus Fokus Menangani Kemiskinan

75
0
Ipah Hudaifah Anggota Komisi D DPRD Ciamis

CIAMIS – Pemerintah Kabupaten Ciamis harus fokus dan konsisten menangani kemiskinan. Terlebih jumlah kemiskinan di Ciamis masih di atas 7 persen.

Anggota Komisi D DPRD Ciamis Ipah Hudaifah menyampaikan penanganan kemiskinan merupakan salah satu isu strategis yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Ciamis Tahun 2005-2025. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis 2017 sebanyak 99.810 jiwa atau sebesar 8,59 persen. Sedangkan di tahun 2018, jumlahnya 85.720 jiwa atau sebesar 7,22 persen.

Menurutnya, penanganan kemiskinan di Ciamis tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, kata Ipah, dalam tabel 5.1 tentang Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024, target tahun ke 1 atau tahun 2020, persentase kemiskinan itu di angka 7,0 persen. Sedangkan di dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab Ciamis Tahun Anggaran 2020, yang tertuang dalam Tabel 3.1 tentang target Indikator Makro Kabupaten Ciamis Tahun 2020 bahwa persentase penduduk miskin itu di angka 7,48 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa target penanganan kemiskinan yang terdapat dalam RPJMD pada tahun 2020 tidak tercapai,” kata Ipah di ruang kerjanya Kamis (7/11) siang.

Berdasarkan data di atas, kata Ipah, pihaknya menilai seolah ada kontradiksi antara target pemerintah dengan kondisi awal terkait persentase penduduk miskin. Karena pada tahun 2018, penduduk miskin sebanyak 85.720 jiwa atau sebesar 7,22 persen. Jadi seolah-olah pemerintah justru malah meningkatkan angka kemiskinan menjadi 7,48 persen di tahun 2020.

“Saya selaku anggota Komisi D mendorong dan mengingatkan kepada pemerintah daerah supaya jangan asal-asalan di dalam penyusunan RAPBD Tahun 2020. Kerancuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak konsisten terhadap target-target yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ujarnya mengkritik.

Pihaknya juga mengingatkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis supaya ada sinkronisasi antara RPJMD, PPAS dan RAPBD Tahun 2020, sehingga visi Bupati Ciamis yaitu Mantapnya Kemandirian Ekonomi dan Sejahtera untuk Semua bisa tercapai. “Tentunya bisa mewujudkan visi bupati di tahun 2020,” jelasnya.

Berulangkali Radar mencoba konfirmasi ke Bappeda Ciamis terkait penanganan kemiskinan itu. Namun Kepala Subidang Kesra H Dedi Supriasi SH, yang membidangi kemiskinan, tidak ada ditempat kemarin. Radar mencoba menghubunginya via telepon, namun dia tidak merespons, termasuk pesan singkat yang dikirimkan Radar, belum dia jawab. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.