Pemkab Ciamis Tak Berdaya Soal Pupuk Subsidi, Dewan Sarankan Petani Bikin Pupuk Sendiri

67
0
H Nanang Permana SH Ketua DPRD Ciamis
Loading...

CIAMIS – Ketua DPRD Ciamis H Nanang Permana SH menjelaskan tentang persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi di sebagian daerah di Ciamis. Menurutnya, Komisi B telah melakukan rapat kerja dengan Dinas Pertanian soal kekosongan pupuk bersubsidi tersebut.

Dinas Pertanian, kata dia, Nopember 2020 sudah mengajukan kuota pupuk bersubsidi. Maka, kata Nanang, dalam kelangkaan pupuk subsidi ini kuota pupuk yang selama ini diterima Ciamis atas dasar luasan berapa ratus atau berapa ribu hektare.

“Kalau diajukan awalnya atas luasan tanah, maka tidak ada alasan kurang kuota, karena selama tahun ini berapa sih kita mencetak sawah. Tidak ribuan hektare,” kata Nanang saat ditanya Radar Kamis siang (17/12).

Nanang juga mewaspadai bahwa urusan pupuk adalah urusan bisnis, karena urusan bisnis adalah urusan keuntungan. Maka kalau sudah urusan dagang atau keuntungan, menurutnya, bukan lagi persoalan petani karena petani hanya akibat.

Baca juga : Pemkab Ciamis & Dewan Tak Punya Solusi Soal Pupuk, Korbannya Tetap Petani

Loading...

Untuk itu, Nanang sebagai pembina kelompok tani mengaku sudah menghitung betul kebutuhan pupuk.

Jadi saat sekarang di sebagian daerah di Kabupaten Ciamis kekurangan pupuk Phonska bersubsidi, dia mempertanyakan pengadaan pupuk bersubsidi oleh Kementerian Pertanian atau pihak yang memiliki otoritas pengadaan pupuk.

Padahal pengadaan pupuk bersubsidi, kata dia, harus sejalan dengan kebijakan Presiden tentang kartu tani.

“Seharusnya berapa juta kartu tani ditebar, siap enggak dengan pupuk yang disediakannya,” ujarnya.

Sebagai pembina kelompok tani, kata Nanang, para petani di kelompoknya tidak menggunakan pupuk kimia. Pihaknya membuat pupuk sendiri. “Mendingan pakai pupuk organik,” ujarnya.

Dia mengajak para petani untuk melepaskan ketergantungan kepada pupuk kimia. “Mari kita bikin sendiri,” kata dia mengajak.
Dihubungi terpisah, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Ciamis Hilmi Aminudin berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para petani, khususnya dalam pengelolaan penyediaan pupuk. Termasuk pemanfaatan kartu tani.

“Maka haruslah ada sosialisasi dan realisasi dari program kartu tani tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD Ciamis Imam Dana Kurnia menyampaikan bahwa DPRD Ciamis bersama Pemerintah Kabupaten Ciamis, dalam hal ini Dinas Pertanian dan produsen pupuk sebelumnya sudah melaksanakan rapat kerja membahas kelangkaan pupuk tersebut.

Namun diakuinya dari pertemuan itu belum mendapatkan solusi konkret. Tentunya hal itu menjadi bahan evaluasi kebutuhan kuota pupuk yang harus segera terpenuhi untuk masyarakat.

“Saya kira barangkali kalau menunggu hal ini, kita pasti akan ada keterlambatan saat petani untuk memupuk lahannya pada saat waktu tanam,” ujarnya, Rabu (16/12).

Menurutnya, harus ada evaluasi daerah-daerah mana saja yang kekurangan pupuk. Pendataan disesuaikan dengan kebutuhan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Pendataan dilakukan oleh setiap Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di setiap kecamatan. Data tersebut harus betul-betul update. “Evaluasi dan verifikasi datanya harus jelas,” ujarnya menyarankan.

“Kalau mau betul-betul dihitung secara cermat, tidak mau ada jalan lain kecuali pemerintah daerah membeli pupuk,” ujarnya. “Bagaimana ada dana dialokasikan untuk membeli pupuk (untuk) subsidi,” ujarnya.

Namun dia mengingatkan agar Pemkab melihat regulasi soal pos anggaran untuk pembelian pupuk untuk membantu petani tersebut. “Nah ini juga harus dilihat regulasinya dulu,” kata Imam mengingatkan.

Sebelum memutuskan membeli pupuk non subsidi, kata dia, Pemerintah Kabupaten Ciamis harus memiliki kesepakatan dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

“Jangan sampai datanya ngawur. Datanya harus oke, karena menyangkut persoalan keterbatasan anggaran daerah juga. Akan repot,” ujar politisi senior ini.

Bagaimana solusi penggunaan pupuk organik? Menurutnya, itu bisa menjadi salah satu solusi. Namun untuk jalan keluar jangka panjang.

“Pendidikan petani ke depan dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk ya organik menjadi solusi,” ujarnya.
Tetap, kata dia, kebutuhan pupuk untuk petani harus dihitung dengan tepat. “Jangan-jangan pupuk organik ada, pupuk organik juga komplet,” kata dia.

“Jadi hari ini, Dinas Pertanian harus memastikan sesungguhnya kekurangan pupuknya berapa? Kalau nanti pemerintah daerah mau memberikan langkah itu (membeli pupuk, Red) harus klir. Jangan menjadi masalah kemudian hari,” tutur dia kembali mengingatkan. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.