Pemkab Ciamis vs BPJS Kesehatan, Siapa yang Dirugikan?

64
0
Idham Kholid Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjar

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjar Idham Kholid menjelaskan ada dua persoalan antara BPJS Kesehatan dengan RSUD Ciamis.

Dua persoalan itu terkait audit pasca klaim yang dilakukan BPJS Kesehatan dan klaim kedaluarsa yang diajukan oleh RSUD Ciamis.

Dari sisi pembayaran, yang tidak dibayarkan klaim itu pada Maret 2020, karena kedaluarsa 6 bulan berdasarkan aturan. Pihak RSUD mengajukan klaim pada 26 September, karena lebih dari 6 bulan maka dalam sistem terkunci sebagai klaim kedaluarsa. Adapun jumlah klaimnya kurang lebih Rp 1,6 miliar untuk bulan Maret saja.

“Maka hal ini yang menjadi permasalahan dari tenaga medis dan dokter di RSUD Ciamis yang mana menyelesaikan dulu audit pasca klaim yang jadi permasalahan komite medik, kemudian menyelesaikan klaim kedaluarsanya,” terang Idham Kholid usai pertemuan dengan Pemkab Ciamis di Ciamis Senin (5/10).

Berdasarkan surat yang datang ke BPJS –dari RSUD Ciamis, kata dia, pihak RSUD melakukan pengembangan aplikasi, sehingga dalam proses input data mengalami permasalahan. Namun yang menjadi masalah itu untuk Maret saja, April tidak masalah.

BPJS Kesehatan menyampaikan kepada para peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Ciamis tidak perlu khawatir. Pasien BPJS yang biasa dirujuk ke RSUD Ciamis, kini bisa ke rumah sakit lainnya yang setara atau menerima BPJS.

“Jangan sampai persoalan ini, peserta BPJS di Ciamis tidak terlayani, tentunya dijamin akan terlayani karena ada rumah sakit lain yang masih menerima pelayanan BPJS,” ujarnya.

Sementara itu Penjabat Sekda Ciamis Toto Marwoto menjelaskan pertemuan antara Pemkab Ciamis dengan BPJS Kesehatan untuk sinkronisasi atau memadukan keinginan antara BPJS Kesehatan dengan RSUD Ciamis.

Dari isi pertemuan tersebut, kata dia, sudah ada titik temu untuk penyelesaiannya, sehingga masyarakat peserta BPJS bisa kembali dilayani di RSUD.

“Pada dasarnya inti pertemuan itu sudah ada titik temu, karena ada kewenangan yang tidak bisa diputuskan di BPJS Banjar maka akan mengundang Deputi Wilayah Jabar,” ujarnya.

“Kami ketahui, persoalannya itu hanya pada konteks pasca klaim yang perlu sinkronisasi kan saja. Hanya itu,” paparnya.

Menurutnya, dalam persoalan antara RSUD Ciamis dengan BPJS Kesehatan harus ada pemahaman yang sama antara yang mengajukan klaim dan yang diberikan klaim. Jadi, bukan nunggak. Hanya menentukan apa yang diinginkan rumah sakit dan BPJS Kesehatan dan itu bisa diselesaikan.

“Tentunya insyaallah secepat­nya pelayanan bisa segera kembali normal seperti semestinya pelayanan pasien BPJS bisa terlayani,” kata dia. (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.