Pemkab dan PGRI Tasik Dukung Honorer Jadi P3K

184
0
Drs H Abdul Kodir MPd Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Dikontrak, Tetap Bisa Jadi PNS

TASIK – Rencana pemerintah pusat menjadikan guru honorer di bawah 33 tahun menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K) mendapatkan dukungan pemerintah daerah dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Tasikmalaya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Drs H Abdul Kodir MPd dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tasikmalaya mendorong guru honorer di bawah usia 33 tahun ke bawah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K). Supaya, honorer yang jumlahnya lebih dari 5.000 orang itu statusnya jelas.
”Itu gerakan langkah-langkah pusat itu (diarahkan ke P3K, Red) lebih baik ketimbang guru honorer tidak diberi apa-apa. Jadi lebih baik masuk dulu ke situ (P3K, Red) karena itu merupakan satu jalan yang memang untuk diakui. Kita terus upayakan mereka (guru honorer, Red), kita itu butuh mereka,” ujarnya.
Langkah pemerintah pusat memasukkan guru honorer ke P3K, kata Kodir, tidak akan mematikan langkah honorer ini menjadi PNS. ”Tidak. Karena sama-sama aparatur sipil negara (ASN). Hak dan kewajibannya sama. Gajihnya pun sama. Mudah-mudahan ke depannya bisa diarahkan menjadi PNS,” harapnya.
Bagaimana dengan evaluasi tahunan kepada P3K? ”Jangankan P3K, yang PNS juga sama yang sudah pegawai negeri dievaluasi. Ya kalau kinerjanya kurang bagus, terus menurun. Bahkan bisa sampai dipecat dan dikeluarkan. Aturannya seperti itu,” terang pimpinan tertinggi PNS di Kabupaten Tasikmalaya ini.
Untuk gajinya P3K, kata Kodir, jika honorer diangkat menjadi P3K tidak akan membebankan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Karena gajinya dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU). ”Intinya sangat setuju guru honorer ini diarahkan menjadi P3K. Jadi mereka perlu dihargai. Masuk dulu. Diakui dulu. Tinggal pengajuannya ke depan bisa jadi PNS,” paparnya.
Dalam kesempatan berbeda, Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya H Akhmad Juhana sepakat dengan Sekda Kodir. PGRI pun mendorong guru honorer diarahkan menjadi P3K. ”Sementara, daripada terbiarkan, jadi PNS tidak, hanya sebatas jadi honorer, tidak jelas. Lebih baik diperjelas walaupun statusnya bukan PNS,” jelasnya.
Jadi kalau pemerintah pusat belum mampu mengangkat guru honorer menjadi PNS, tinggal diarahkan ke P3K. ”Artinya dia ditetapkan sebagai tenaga pendidik tidak tetap tahunan. Jadi dievaluasi per tahun. Berdasakan kegiatan PBM (Proses Belajar Mengajar) di sekolah,” jelasnya. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.