Pemkab Diingatkan Tidak Latah, Parkir Langganan Jangan Membebani Masyarakat

112
0
Endin Lidinillah Pengamat pemerintahan dan politik Ciamis
Loading...

CIAMIS – Pengamat pemerintahan dan politik Ciamis Endin Lidinillah meminta Pemerintah Kabupaten Ciamis menunjukkan kajian ilmiah soal rencana penerapan parkir berlangganan.

Menurutnya, rencana penerapan parkir berlangganan mengemuka karena untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), padahal sistem parkir berlangganan merupakan seharusnya jawaban atas kelemahan pelayanan publik Ciamis.

“Terkait perparkiran itu tunjukkan kajian ilmiahnya bahwa sistem parkir berlangganan itu akan memberikan pelayanan lebih baik kepada publik, bukan semata-mata yang dipikirkan itu peningkatan PAD,” kata Endin Rabu (1/1) siang.

Menurut Endin, rakyat saat ini sudah dibenani dengan pajak kendaraan bermotor, sekarang dibebani lagi dengan retribusi parkir berlangganan yang tidak didasari kajian akan terjaminnya pelayanan publik parkir yang lebih baik. Untuk itu, parkir berlangganan saat ini belum layak diterapkan. Itu didasarkan sarana yang belum memadai dan SDM belum profesional.

“Kalau parkir berlangganan ini dikelola dengan sistem manual tanpa berbasis mesin, maka akan menimbulkan peluang-peluang penyalahgunaan, seperti di kabupaten lain yang sudah menerapkan parkir berlangganan,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, untuk sumber daya manusia (SDM), analisisnya saat ini belum ada petugas-petugas parkir profesional hasil pelatihan. Maka, akan sangat merugikan publik kalau sistem parkir berlangganan ini diterapkan. “Sementara para petugasnya tidak mengutamakan pelayanan, tapi mengutamakan pendapatan,” kritiknya. “Oleh karena itu, saya sendiri akan menolak sistem itu berlaku di Ciamis, sebelum prasyaratnya dipenuhi,” paparnya.

Prasyarat lain yaitu, kata Endin, adanya jaminan aparatur profesional yang mengutamakan pelayanan. Berikutnya, ada dukungan dari publik dan pemkab membuat konsultasi publik secara luas. Termasuk sarana dan prasarana harus telah tersedia, terutama perangkat digital perparkiran.

Loading...

“Intinya, jangan latah meniru kabupaten lain, karena belum tentu bisa berhasil kalau diterapkan di Kabupaten Ciamis, apalagi kalau tujuannya lebih dominan untuk peningkatan PAD, bukan untuk peningkatan pelayanan publik,” jelas Endin yang juga direktur Insan Pencerahan Masyarakat (Inpam) Kabupaten Ciamis ini.

Menurut Endin, beberapa kabupaten di Jawa Timur yang menjadi acuan Pemda Ciamis menerapkan parkir langganan, seperti di Jember dan Sidoarjo, sudah tidak menerapkan sistem parkir berlangganan, karena menyisakan banyak persoalan. Mereka sudah akan beralih ke smart parking.

“Lalu kenapa Ciamis masih akan meniru sistem parkir berlangganan ini. Lalau mau bikin inovasi, baiknya melakukan riset dasar dan pengembangan sendiri aja dulu, sampai menemukan model yang terbaik. Baru ketika sudah punya model, bandingkan dengan model sistem perparkiran di daerah lain,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Forum Ketahanan Bangsa (FKB) Cabang Ciamis Mohamad Ijudin menilai memang diperlukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Ciamis. Apalagi setelah Pangandaran mekar dari Ciamis, PAD Ciamis relatif kurang signifikan, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang mampu mendongkrak PAD. Salah satu terobosan yang dianggap paling mudah untuk meningkatkan PAD adalah penarikan retribusi langsung dari masyarakat dan itu sah-sah saja, termasuk terobosan perda tentang perparkiran berlangganan.

“Terobosan ini memang dianggap bisa mendongkrak PAD secara signifikan, selain itu juga dapat menertibkan mekanisme perparkiran dan menciptakan lapangan kerja dengan merekrut tenaga kerja baru bidang perparkiran. Namun, perlu dicatat bahwa kita jangan hanya berpikir bagaimana menaikan PAD dengan cara menarik retribusi langsung dari masyarakat, namun harus dan wajib mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat Ciamis, jangan sampai memberatkan dan membebani masyarakat. DPRD dan Pemda Ciamis harus mempersiapkan regulasi sebijak-bijaknya,” pesannya.

Ijudin menyampikan sistem parkir berlangganan yang dibayar secara bersamaan dengan pajak kendaraan, bagi masyarakat kecil akan dianggap berat. “Saya berharap (parkir berlangganan, Red) dikaji secara matang. Jangan sampai memberatkan dan menimbulkan polemik,” tuturnya berpesan.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perparkiran memerlukan pengkajian yang mendalam. Terlebih, rancangan aturan baru tersebut usulan baru.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Drs H Endang Sutrisna MSi menjelaskan Dinas Perhubungan dan DPRD Ciamis melaksanakan rapat kerja beberapa waktu lalu. Mereka membahas Raperda Perparkiran. Karena Raperda Perparkiran merupakan inovasi pemerintah, maka perlu kajian sangat mendalam. DPRD merasa yakin dan memahami perlunya kajian ke daerah yang telah melaksanakan perda parkir per tahun.

“Masih ada waktu sampai bulan Januari 2020 untuk pendalaman ke kabupaten lain yang sudah melaksanakan Perda Perparkiran flat satu tahun tersebut,” kata Endang kepada Radar Senin (30/12) siang.

Menurut Endang, akan lebih bagus lagi kalau DPRD sudah paham mengenai perubahan-perubahan retribusi parkir di Ciamis. Karena pada akhirnya ada beberapa opsi. Mulai penentuan tarif dan nilainya, termasuk sumber daya manusia (SDM) dan peraturan bupatinya.

“Memang dalam persoalan ini berat, tapi hikmahnya untuk masyarakat juga. Kalau ada kemajuan, PAD meningkat, pembangunannya juga meningkat,” jelasnya. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.