Pemkab Diminta Keluarkan Regulasi Angkutan Online

25
0

TAROGONG KIDUL – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Garut meminta Pemerintah Kabupaten Garut segera mengeluarkan kebijakan terkait regulasi angkutan berbasis online.

“Aturannya itu harus jelas. Karena selama ini keberadaan transportasi online di Garut belum memiliki aturan yang jelas,” ujar Ketua Organda Garut Yudi Nurcahyadi kepada wartawan Kamis (20/6).

Menurut dia, belum adanya regulasi yang jelas berdampak buruk terhadap kondusivitas pelayanan angkutan di lapangan. “Pemerintah sudah merencanakan pencabutan tarif roda dua dan pengaturan regulasi untuk roda empat, tetapi hingga saat ini tidak dituntaskan,” terangnya.

Karena rencana tersebut tidak dituntaskan, kata dia, merugikan angkutan umum yang regulasinya sudah jelas diatur pemerintah. “Kalau regulasi untuk angkutan online tidak dilaksanakan ini tidak adil, karena ada ketimpangan,” katanya. Yudi pun mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 yang dinilai merugikan angkutan umum dan pengusaha.

Ia menyebut selama ini angkutan umum mengikuti aturan yang diterapkan pemerintah. Mulai dari retribusi KIR, pajak dan izin trayek. “Jadi wajar kalau ada kecemburuan dari pengusaha angkutan umum. Seperti dicekik perlahan karena angkutan online dibiarkan,” ucapnya.

Jika pemerintah tak mencabut aturan tersebut, pengusaha angkutan di Garut akan kembali melakukan aksi. “Kami akan menerima kehadiran angkutan online asal ada aturan yang jelas dan tak merugikan angkutan umum,” ujarnya. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.