Pemkab Dinilai tak Punya Strategi Tangani Covid-19

41
0
Asep Muslim Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupten Tasikmalaya
Loading...

TASIK – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dinilai tidak memiliki skema atau strategi dalam penanganan Covid-19. Hal itu diungkapkan Anggota Badan Anggaran yang juga Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupten Tasikmalaya Asep Muslim kepada Radar, Minggu (24/1).

Menurut Asep, apa yang disampikan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait Kabupten Tasikmalaya menjadi daerah paling tidak patuh menggunakan masker kemudian kepala daerah dan sekda harus turun ke lapangan jangan hanya rapat itu sangat beralasan.

Karena memang kondisi kabupaten dalam menghadapi pandemi ini sangat lemah. Tidak terlihat gebrakan atau upaya-upaya yang benar-benar efektif.

“Masyarakat yang tidak patuh adalah keselahan pemerintah daerah, karena minimnya sosialisasi dan lemahnya penindakan atau teguran. Buktinya saya lihat di pasar-psar tradisional masih banyak yang tidak memakai masker.

Baca juga : PDIP, Gerindra, PKB & NasDem Jajaki Kesepahaman Pilwalkot Tasik

loading...

Kemudian di sana tidak ada imbauan, peringatan atau penindakan berupa sanksi kepada yang tidak memakai masker. Harusnya kan ada petugas yang terus mengingatkan, sehingga para pedagang dan masyarakat disiplin menerapkan prokes,” ujarnya.

Kemudian, sosialisasi tingkat desa pun dirasa masih belum maksimal. Psalnya masih banyak yang abai menerapkan protokol kesehatan, kemudian kasusnya pun terus mengalami peningkatan.

“Seperti saya mendapatkan informasi kalau di Desa Padawaras ada 21 orang yang terpapar Covid-19. Kami juga mempertsnyakan efektivitas kinerja RT Siaga yang sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 5 miliar lebih,” katanya.

Menurutnya, terkait RT Siaga harus dilakukan evalusi. Pasalnya di daerah banyak yang terpapar oleh pendatang, artinya ada mekanisme yang tidak dijalankan dalam memperketat warga yang masuk, terlebih bagi pendatang dari luar daerah. Padahal tingkat kerawanan penularan itu terjadi pada pendatang yang pulang ke kampung halaman.

“Kemudian soal kepala daerah yang ditegur gubernur untuk turun ke lapangan, menurut saya jangan-jangan rapat juga tidak, apalagi turun ke lapangan. Karena kalau rapat dan turun ke lapangan pasti ada skema dalam penanganan Covid-19 yang baik,” ujarnya.

“Dengan anggaran sekitar 90 miliar selama 2020 tidak ada skema yang jelas, buktinya melonjaknya kasus dan tidak disiplinnya masya­rakat dalam menjalankan protokol ke­sehahtan. Saya akan mengusulkan ke­pimpinan untuk melakukan evaluasi Satgas Covid-19,” katanya, menambahkan. (yfi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.