Pemkab Garut Siapkan Rp40 M untuk Guru Lolos PPPK

127
0
BUKA ACARA. Bupati Garut H Rudy Gunawan saat membuka kegiatan Konferensi PGRI Garut di Hotel Sumber Alam Kecamatan Tarogong Kaler Rabu (2/12). yana taryana / rakyat garut
Loading...

TAROGONG KALER – Pemerintah Kabupaten Garut sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk menggaji guru yang sudah lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami sudah menyiapkan anggaran Rp 40 miliar untuk dana bagi mereka yang masih dalam kategori dua yang masuk PPPK,” kata Bupati Garut H Rudy Gunawan usai membuka kegiatan Konferensi PGRI Kabupaten Garut di Hotel Sumber Alam Cipanas Kecamatan Tarogong Kaler, Rabu (2/12).

Rudy menerangkan guru honorer yang usianya di atas 35 tahun dan tidak memungkinkan menjadi PNS, bisa ikut seleksi menjadi PPPK. “Saat ini Wakil Presiden Maruf Amin juga akan membuka satu juta PPPK khusus dari guru honorer,” terangnya.

Pihaknya berharap seluruh guru honorer di Garut ikut seleksi PPPK. Karena dengan diangkat menjadi PPPK, kesejahteraan guru bisa diperhatikan, karena sisten penggajiannya sudah jelas.

“Oleh karena itu saya minta kadisdik dan jajaran PGRI, para korwil untuk melakukan Iangkah-langkah konkret supaya nanti di lapangan tidak ada lagi kekurangan guru di sekolah,” ucapnya.

Loading...

Ketua PGRI Kabupaten Garut Mahdar Suhendar mengatakan PGRI mengapresiasi upaya pemerintah dalam hal peningkatan kompetensi.

Salah satu hal yang dilakukan PGRI adalah memberikan apresiasi guru honor yang saat ini masih belum mendapatkan perhatian lebih.

Baca juga : Nakes Garut Positif Covid-19, Pelayanan RSUD Pemeungpeuk Dihentikan

“Sejauh ini PGRI mengapresiasi, upaya-upaya pemerintah dalam hal peningkatan kompetensi guru. Salah satu isu sentral yang terus digaungkan oleh PGRI adalah upaya mendorong pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada para guru honor baik K2 maupun non K2 agar mereka mendapatkan perhatian yang lebih layak sebagai tenaga pendidik,” ucap Mahdar.

Maka dari itu, PGRI mengajukan angket konsepsi dalam pengangkatan guru baik itu menjadi guru PNS maupun guru PPPK demi menyejahterakan guru yang telah berdedikasi terhadap pendidikan di Kabupaten Garut.

Berdasarkan kajian empiris akademis, kata dia, PGRI memberanikan diri mengajukan sebuah angket konsepsi, antara lain, yang pertama pengangkatan guru PNS diambil secara otomatis dari guru honorer yang telah teruji dedikasi dan profesionalitasnya tanpa batas usia.

Kemudian, yang kedua, pengangkatan guru PPPK akan diambil dari masyarakat umum yang belum pernah mengabdikan diri sebagai guru horoner.

“Pengangkatan guru PPPK diambil dari masyarakat umum yang belum pernah mengabdikan diri sebagai guru honorer dengan pembatasan usia maksimal 35 tahun.

Konsep ini mungkin terkesan subjektif dan tendensi akan tetapi PGRI menganggap kalau sukses rekrutmen guru PNS ini dirasa lebih elastis dan lebih adil,” pungkasnya. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.