Pemkab Tasik Beli Sarung Rp2,8 M saat Wabah Corona, Begini Kata Para Tokoh Muda

366
0

SINGAPARNA – Besaran alokasi anggaran pengadaan sarung di Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 2,8 Miliar dinilai pemborosan para tokoh muda.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya, Yoga Ahmad Pauji mengatakan, kepercayaan publik terhadap eksekutif di Kabupaten Tasikmalaya semakin melemah, dinilai wajar.

Pasalnya mereka terlalu menunjukan ambisi yang bersifat materialistik pragmatis dan transaksional.

“Dipaksakannya realisasi anggaran idul fitri sebesar itu, ditengah pandemi Covid-19 telah menunjukkan Pemkab Tasikmalaya miskin inovasi,” ujarnya kepada Radar, Senin (04/05).

“Belum juga selesai kekecewaan publik atas inovasi program yang sudah dijalankan, kini publik kembali tercengang dengan munculnya rencana belanja sarung senilai Rp2,8 miliar,” sambungnya.

Menurut Yoga, meski sedang mengahadapi wabah covid-19, ternyata tidak menghentikan Eksekutif dan Legislatif dalam tarik menarik kepentingan kelompok kolega dan gerbong.

Hal tersebut menunjukkan betapa lemahnya kepemimpinan di Kabupaten Tasik.

Seharusnya, kata dia, pemerintah melakukan tanggung jawabnya kepada masyarakat secara konkrit dan terukur agar bisa mendapat jalan keluar dari berbagai problematika yang terjadi saat ini.

Sebagai anak bangsa, dia mengaku sangat kecewa. Terlebih, sebelumnya sudah muncul anggaran yang tidak rasional, terkait pengadaan kendaraan operasional sebesar Rp 7,5 Miliar, alat studio Rp 2,3 Miliar.

“Seharunya Pemkab menunjukkan kepedulian dalam menggunakan APBD dengan efektif ditengah kekhawatiran dan kepanikan covid-19,” tandasnya.

“Bukan malah melakukan pemborosan anggaran yang dinilai tidak subtstansif dan jauh dari akurasi kebutuhan masyarakat yang hari ini dihadapi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Cabang PMII Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Multazam mengungkapkan, pada prinsipnya pemerintah daerah dibolehkan membuat kebijakan semisal kegiatan Hari Raya Idul Fitri dengan total alokasi anggaran Rp 3,9 M.

Rinciannya untuk pengadaan sarung sebanyak Rp2,8 Miliar selama itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

“Yang menjadi persoalan adalah skala prioritas dan asas kemanfaatan. Untuk kondisi hari ini seharusnya tidak ada alasan lain Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya merealokasi anggaran tersebut untuk yang lebih bermanfaat, karena anggaran yang lain yang memang dianggap tidak terlalu penting sudah direalokasi anggaran, perjalanan dinas dan makan minum kantor misalkan,” paparnya.

Viralnya pengadaan sarung di Pemerintah Daerah, kata Zamzam, seharusnya juga menjadi perhatian para Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Dimana kemarin sempat mempermasalahkan LKPJ Bupati tahun Anggaran 2019, banyak kegiatan yang dinilai jauh dari skala manfaat.

Jikalau LKPJ Bupati itu kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, seharusnya DPRD Kabupaten Tasikmalaya juga harus mengawasi kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan seperti pengadaan sarung ini yang dinilai banyak orang bermasalah.

“Terakhir PMII meminta kepada bapak bupati untuk segera merealokasi anggaran pengadaan sarung, ada banyak hal yang dibutuhkan masyarakat hari ini diantaranya sembako, karena baik pengadaan sarung atau sembako sama sama punya pengaruh secara politis,” tutur Zamzam.

(radika robi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.