Pemkab Tasik Diminta Perhatikan Guru Madrasah

196
0
RAKERDA. Perkumpulan Guru Madrasah Kabupaten Tasik menggelar rakerda di Pendopo Baru Singaparna, Selasa (17/12). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA

SINGAPARNA – Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kabupaten Tasikmalaya menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-IV dengan tema Optimalisasi Fungsi PGM dalam Mewujudkan Peran Guru Madrasah Yang Bermartabat, Selasa (17/12) di Pendopo Baru, Singaparna.

Ketua DPD PGMI Kabupaten Tasikmalaya KH Atam Rustam MPd mengatakan, agenda rakerda ini merupakan anjuran dari AD-ART organisasi yang setidaknya satu tahun sekali dilaksanakan. Dalam rakerda ini dibahas evaluasi hasil kinerja PGM selama 2019 dan juga menentukan program kerja yang akan dilaksanakan tahun depan.

Kata dia, hasil rakerda pertama data base anggota harus diselesaikan, kedua seluruh guru madrasah harus memiliki KTA, ketiga penyuluhan dan pendampingan hukum kepada guru-guru madrasah terkait dengan pekerjaan atau keprofesian di lingkungan kerja.

Lanjut dia, poin keempat menyebarkan informasi secara masif kepada anggota dengan membuat dan mengoptimalkan website DPD PGM Indonesia Kabupaten Tasikmalaya. Kelima mengadakan studi komparasi kepengurusan PGM dengan daerah-daerah lain, keenam optimalisasi pembuatan KTA berbayar untuk setiap anggota, ketujuh anggota optimalisasi iuran anggota tiga bulan sekali. Kedelapan, publik speaking for teacher, kesembilan menggelar seminar madrasah ramah untuk anak dan penyelenggaraan porseni yang hanya dilaksanakan dua tahun sekali.

Selain itu, kata dia, rakerda ini menghasilkan program kerja juga dari hasil evaluasi selama tahun ini, belum adanya perhatian dan pengakuan berbentuk insentif dari pemerintah daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

“Belum terakomodir, terutama untuk insentif bagi guru yang belum mempunyai Nomor Pendidik Kemenag (NPK). Dari jumlah guru madrasah 9.886 lebih, sebanyak 1.120 sudah PNS, 5.120 itu sudah mendapat tunjangan, sisanya 3.660 masih belum punya NPK dan belum mendapat tunjangan dari pemerintah,” kata Atam.

Makanya, lanjut dia, dalam rakerda ini PGM mendorong ada pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Karena contoh di Kota Tasikmalaya sudah jalan ada insentif Rp 200-500 ribu per bulan bagi guru madrasah yang belum punya NPK.

Ketua DPD PGMI Kota Tasikmalaya Asep Rizal mengatakan, mewakili PGM di wilayah Priangan Timur sudah memberikan dukungan kepada guru madrasah di Kabupaten Tasik untuk merangkai dan membuat program kerja yang harus dilaksanakan ke depan.

Ada beberapa catatan, kata Asep, yang bisa dijadikan sebuah pertimbangan dan perbandingan bagi PGM di kota dan kabupaten. Di beberapa daerah misalkan pemerintah itu mengapresiasi terhadap keberadaan para guru madrasah formal seperti madrasah aliah, sanawiah dan ibtidaiah.

“Salah satu contoh di Kota Tasik, pemerintah memberikan apresiasi terhadap guru honorer non inpassing dan sertifikasi setahun diberi bantuan, karena merupakan bagian anak bangsa yang sudah memberikan kontribusi,” kata Asep. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.