Pemkab Tasik Usulkan Ganti Rugi Tanaman Korban Banjir Rutin di Sukaresik ke Provinsi

49
0

SINGAPARNA – Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Permukiman (DPU-TRPP) Kabupaten Tasikmalaya akan mengusulkan anggaran ganti rugi tanaman milik warga yang terkena dampak normalisasi Sungai Citanduy di Kecamatan Sukaresik ke Provinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Permukiman (DPU-TRPP) Kabupaten Tasikmalaya Yusep Yustisiawandana MM menjelaskan, kaitan soal ganti rugi lahan dan tanaman warga di sekitar Sungai Cikidang-Citanduy yang akan dinormalisasi BBWS, bisa saja ada anggaran dari pemerintah daerah.

Baca juga : Pilbup Tasik 2020, Azies Rismaya Didampingi Haris Sanjaya

Namun, dalam kaitan kewenangan pengelolaan sungai itu ada di ranah BBWS termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Jadi yang lebih dekat kewenangannya bisa diupayakan dari provinsi lebih dulu. Bisa-bisa saja penggantian lahan dan tanaman warga dari pemerintah daerah. Namun dalam birokrasi berjenjang dan mempunyai sistem, jadi bisa dari pusat atau provinsi lebih dulu, ketika tidak ada pemerintah daerah akan membantu mengusulkan anggaran tersebut,” kata Yusep kepada Radar, Selasa (18/8).

Yusep mencontohkan, seperti dalam proyek pembangunan Bendungan Leuwikeris oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya membantu menyosialisasikan ada pembangunan ke masyarakat, kaitan pembebasan termasuk ganti rugi oleh pusat.

“Sama halnya dalam proyek pembangunan Jalan Cibalong-Karangnunggal, kita hanya sebatas sosialisasi, ganti rugi dan pembebasan lahan oleh pemerintah provinsi,” jelas dia.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Permukiman (DPU-TRPP) Kabupaten Tasikmalaya Dede Sobandi menambahkan, sebenarnya pemerintah kecamatan dan desa bisa membuat data laporan lahan dan tanaman warga yang terdampak.

Baca juga : Ini Curhat Wali Kota Tasik saat Berkunjung ke BNPB Pusat

Nanti, data tersebut bisa diusulkan ke BBWS, namun memang kendalanya di anggaran BBWS tidak ada alokasi. Pemerintah daerah bisa membantu mengusulkan ke pemerintah provinsi.

“Karena memang pengelolaannya oleh BBWS provinsi, BBWS bisa mencoba mengusulkan ke Pemprov Jabar, kita akan bantu dorong,” tambah dia. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.