Pemkab Tasikmalaya Harus Prioritaskan Urusan Wajib

111
0
DEAL. Bupati Tasikmalaya H Uu Ruzhanul Ulum dan Ketua DPRD H Ruhimat menandatangani dokumen APBD Tahun Anggaran 2017 para Rapat Paripurna yang sudah disepakati bersama.

APBD 2017 Diketuk
TASIK – Eksekutif dan legislatif sudah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran (TA) 2017.
Anggota Pansus Pembahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya TA 2017 Hakim Zaman menjelaskan atas dukungan berbagai pihak dan setelah melalui pembahasan yang intensif, pansus selesai melaksanakan tugas membahas Raperda tentang Perubahan APBD TA 2017. Dalam melaksanakan tugas pokoknya pansus mengadakan berbagai rapat-rapat baik internal pansus maupun rapat-rapat kerja dengan OPD terkait dan juga melakukan kajian antar daerah, yang menghasilkan catatan-catatan sebagai berikut.
Dari aspek pendapatan, secara umum sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat masih belum seimbang dengan tuntutan pertumbuhan ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan utama pendapatan daerah antara lain volume pendapatan daerah belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran belanja sementara ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan baru tidak mudah untuk dilaksanakan. Mengingat ekstensifikasi tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dari aspek belanja daerah pansus memandang pemerintah daerah telah melakukan optimalisasi anggaran belanja relatif efisien. “Namun kami menyarankan bahwa dalam setiap perencanaan anggaran agar tetap fokus pada dokumen perencanaan daerah yang tertuang dalam RPJMD,” ujar Hakim.
Kemudian harus memprioritaskan urusan wajib daripada urusan lainnya yang tidak ada korelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan utama perubahan belanja daerah antara lain penerimaan pendapatan yang terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhan belanja sebagai upaya memenuhi prioritas pelayanan masyarakat sesuai dokumen perencanaan daerah. “Maka dari itu, kita mendukung pemerintah daerah agar dapat menggunakan anggaran belanja untuk kegiatan yang dapat menghasilkan dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah,” dorongnya.
Selanjutnya, kata dia, pansus mendorong pemerintah daerah agar dapat menyusun anggaran daerah yang ideal. Di mana proporsi belanja pegawai dapat dirasionalisasikan secara bertahap dan proporsi belanja langsung terus ditingkatkan.
Pansus juga meminta kepada pemerintah daerah agar benar-benar memperhatikan ketersediaan waktu pelaksanaan program atau kegiatan di tiap-tiap OPD agar tingkat penyerapan anggaran dapat berjalan optimal.
Selanjutnya OPD perlu terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan dan kegiatan yang lebih baik lagi. Antara lain melalui penempatan sumber daya aparatur dan pejabat yang kompeten di bidangnya serta penerapan sistem neraca berimbang. Di mana penerimaan anggaran di kas daerah dapat langsung direalisasikan dalam pelaksanaan belanja kegiatan. (dik/adv)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.