Pemkab Wajib Fasilitasi Penyelenggara Pemilu

5

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten  Pangandaran wajib memberikan bantuan dan fasilitas kepada penyelenggara  pemilu legislatif dan presiden tahun 2019.

Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Pangandaran Imam Mustopa, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 434 Ayat 1 dan 2. Dalam hal ini pemerintah daerah memberikan bantuan dan fasilitas berupa penugasan personel sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS, ”Pemerintah daerah juga diminta menyediakan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS,” ungkapnya saat dihubungi Radar, Selasa (9/10).

Bahkan pihaknya sudah melayangkan surat kepada Pemkab Pangandaran untuk keperluan tersebut. “Pemkab melalui Sekda Pangandaran juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada para camat, agar menindaklanjuti permintaan penyediaan fasilitas bagi penyelenggara pemilu di kecamatan,” terangnya.

Sekda Pangandaran Mahmud SH MH mengaku sudah mengeluarkan surat edaran, yang ditujukan kepada para camat sesuai dengan permintaan dari KPU. ”Suratnya sudah dikeluarkan pada 3 juli lalu,” tuturnya.

Dalam surat tersebut, terdapat poin yang meminta pihak kecamatan menyediakan ruang atau kantor bagi PPK, yang berlokasi di kantor kecamatan masing-masing. Sementara itu pihak desa diminta menyediakan kantor atau ruangan di kantor desa masing-masing. (den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.