Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.4%

0.9%

60.8%

2.3%

0.2%

4.4%

19.6%

11.4%

0%

0.1%

0%

0%

Pemkot Banjar Diminta Tingkatkan Pengawasan

57
0
MENYAMPAIKAN. Anggota Komisi III DPRD Kota Banjar H Mujamil menyampaikan soal banyaknya persoalan pembangunan fisik selama 2019.
MENYAMPAIKAN. Anggota Komisi III DPRD Kota Banjar H Mujamil menyampaikan soal banyaknya persoalan pembangunan fisik selama 2019.

BANJAR – Komisi III DPRD Kota Banjar menilai dalam proses pembangunan fisik yang dilakukan Pemkot Banjar pada 2019 menuai banyak persoalan. Maka dari itu, pihaknya akan melakukan evaluasi supaya tahun ini prosesnya bisa lebih baik.

Anggota Komisi lll DPRD Kota Banjar H Mujamil menjelaskan, ada beberapa indikator yang menyebabkan proyek pembangunan di Kota Banjar menuai berbagai masalah. Mulai dari ketidakberesan pekerjaan hingga kelalaian para pekerjanya yang menimbulkan korban meninggal.

“Saya menyoroti ada beberapa hal yang menyebabkan pembangunan proyek fisik di Kota Banjar ini tidak sesuai harapan. Pertama dari waktu pekerjaan atau kontrak kerja yang mepet ke akhir tahun. Tahun 2019 ada beberapa proyek yang baru dilaksanakan perjanjian kerjanya Agustus, artinya pekerjaan sesuai kontrak kerja selesai akhir Desember, mepet sekali dan risikonya banyak,” katanya kepada Radar, Minggu (12/1).

Kemudian, kata dia, soal waktu pelaksanaan kontrak, dinas masih tidak disiplin dalam menyiapkan prosesnya. Karena efektifnya sebuah pekerjaan fisik itu pelaksanaan kontrak kerjanya Maret-April, jangan mepet sampai Agustus.

Baca : Pembangunan Kantor Bappeda Dilanjut Asal Ada Kajian

“Kami juga mencatat tahun 2019 ini ada Rp 9,6 miliar anggaran tidak bisa diserap karena tidak cukup waktu. Di antaranya Rp 3,6 miliar penyertaan modal BJB dari pemkot. Kemudian Rp 6 miliar itu infrastruktur termasuk Eco Park, RSUD Langen, Sportcenter dan rehab kantor wali kota. Itu pekerjaannya molor karena tidak cukup waktu,” katanya, menjelaskan.

Maka dari itu, kata dia, pembanguna-pembangunan tersebut harus dilaksanakan tahun ini. Pelaksanaan tetap dilakukan oleh pemenang lelang dan denda berjalan, ini salah satu dampak dari mepetnya waktu pelaksanaan.

Kemudian, lanjut dia, indikator lainnya adalah lemahnya pengawasan. Beberapa proyek di Kota Banjar bermasalah akibat lemahnya pengawasan, sehingga menyebabkan kerugian dan munculnya korban jiwa, karena pekerjaannya tidak beres dan tak sesuai spesifikasi.

“Indikator lainnya adalah pengawasan untuk kualitas yang sesuai. Nah beberapa kasus pekerjaan yang sampai berurusan dengan aparat penegak hukum, salah satunya terjadi karena lemahnya pengawasan. Contoh pekerja proyek tidak menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), kemudian proses pembangunan tidak sesuai spesifikasi,” katanya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.