Aktivis Soroti Isi Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pemkot Banjar Dinilai Diskriminatif

133
0
Loading...

BANJAR – Ketua Forum Keluarga Mahasiswa Kota Banjar Awal Muzakki mengatakan berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa fakir miskin (pengemis) dan anak telantar dipelihara oleh negara.

Namun, kata dia, pada kenyataan itu jauh dari harapan, terlebih dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Bahkan, terang dia, dalam perda itu ada beberapa pasal dinilai diskriminatif. Seperti pada pasal 71 ayat 1, disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan atau menjadi pengemis jalanan, anak jalanan, gelandangan, atau kegiatan sejenis serta dengan sengaja memberikan sejumlah uang bisa kena sanksi dan denda.

“Itulah salah satu pasal yang saya rasa cukup diskriminatif dan menindas kaum lemah,” tegasnya.

Kata dia, jika Dinas Sosial P3A Kota Banjar menyarankan masyarakat menyalurkan uangnya ke lembaga resmi, harusnya sudah tidak ada lagi pengemis jalanan dan gelandangan berkeliaran.

Bahkan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pada perintah Undang-Undang 1945, Dinas Sosial P3A harusnya memberikan bantuan kepada pengemis jalanan, lantaran fakir miskin dipelihara oleh negara.

“Saya berharap kepada pemerintah jangan sampai bertindak diskriminatif dengan dalih taat pada peraturan,” imbuhnya.

Loading...

Terpisah, Ketua PMII Kota Banjar Irfan Ali Sya’hbana berharap pemerintah kota sebelum mengeluarkan perda harus mengkaji terlebih dulu, berdasarkan aturan atau kebijakan di atasnya.

“Jangan sampai membuat aturan nanti tidak sesuai dengan aturan atau kebijakan yang di atasnya,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat diminta tidak memberikan uang kepada gelandangan, pengemis atau anak jalanan di Kota Banjar. Hal tersebut sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kota Banjar Asep Tatan mengatakan dalam pasal 71 ayat 1 disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan atau menjadi pengemis jalanan, anak jalanan, gelandangan, kegiatan sejenis serta dengan sengaja memberikan sejumlah uang akan kena sanksi dan denda. (nto)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.