Pemkot Banjar Mulai Jaga Perkantoran dari Penularan Covid-19

285
0
MONITORING. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi didampingi Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Banjar Edi Nurjaman diwawancarai di perkantoran Purwaharja, Jumat (25/9). Istimewa

BANJAR – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota Banjar ditekankan agar patuh menerapkan protokol kesehatan. Mereka harus memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer atau sabun.

“Hal itu melihat perkembangan jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Banjar terus bertambah,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi, Jumat (25/9) seusai patroli di lingkungan perkantoran Purwaharja.

Baca juga : KBM Tatap Muka SD & SMP di Kota Banjar Berlanjut, Ini Kata Wali Kota

Dia menjelaskan, tujuannya terjun ke lapangan ke setiap daerah guna monitoring dan mengingatkan ASN, baik yang ada di lingkungan Pemprov Jabar maupun daerah untuk senantiasa melakukan 3M protokol kesehatan dengan sebenar-benarnya.

Apalagi mobilitas ASN cukup tinggi, sering berkunjung dari satu kantor ke kantor lainnya. Bahkan ada yang kunjungan dinas keluar daerah. Tentu memilki risiko terpapar Covid-19 cukup tinggi, maka tak hentinya harus selalu taat terhadap protokol kesehatan.

“ASN itu harus patuh terhadap aturan, jadi multi faktor bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan perkantoran agar tidak ikut terpapar Covid-19. Jangan sampai nanti timbul klaster baru (perkantoran, Red),” tandasnya.

Loading...

ASN yang melanggar protokol kesehatan akan mendapatkan sanksinya sesuai Pergub tentang Pencegahan Protokol Kesehatan Covid-19. Mulai dari sanksi ringan, sedang dan berat.

Jika sudah melanggar sampai tiga kali tidak menerapkan protokol kesehatan, maka akan disanksi dengan membayar denda sebesar Rp 100.000 per orang.

Pertokoan yang tidak menerapkan protokol kesehatan disanksi dengan bayar denda. “Selain dapat sanksi, juga ada penilaian kinerja ASN. Sejauh mana kepatuhan terhadap peraturan pemerintah,” tegasnya.

Baca juga : Tim Covid-19 Kota Banjar Telusuri dan Swab Test Warga yang Kontak dengan Pasien Positif Corona

Nilai denda pelanggar protokol kesehatan, kata dia, setiap daerah di Jabar tidak sama, namun pada prinsipnya mendorong agar aturan ditaati dengan baik. Selain itu, untuk denda dikembalikan lagi ke pemerintah daerah setempat sesuai kearifan lokal.

“Kalau kita sesuai Pergub, dan di dalamnya sangat jelas sanksinya jika melanggar protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya. (nto)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.